panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Semarang Metro
15 Juni 2013
Sumbangan SMA/SMK Memberatkan
  • Orang Tua Murid Lapor ke DPRD

UNGARAN - Sejumlah orang tua murid lulusan SMP sederajat di Kabupaten Se­marang mengadu ke DPRD terkait tingginya besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) masuk SMA/SMK, yang mencapai Rp 2 hingga Rp 3 juta.

Whitono (43), warga Kupangsari Amba­ra­wa mengungkapkan, dirinya ditolak oleh sekolah di SMA negeri di Ambarawa ketika hendak membayar keperluan biaya secara bertahap. Pembayaran itu ditolak karena ins­truksi sekolah yang meminta membayar seragam sekaligus melunasi sumbangan sekolah.

”Saya pulang karena tidak punya uang. Awalnya bermaksud untuk membayar uang seragam dulu, tetapi oleh sekolah diharuskan untuk membayar SPI dan ditunggu sampai Sabtu (15/6) siang. Kalau tidak bisa membayar, ya tidak bisa sekolah di SMA Amba­rawa,” ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sema­rang, The Hok Hiong, mengatakan, menurut para warga, besaran SPI sekolah negeri dinilai lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta.

”Laporan yang masuk menyebutkan, SPI untuk masuk SMA negeri mencapai Rp 3 juta. Padahal, ada peraturan yang menandaskan ada kuota untuk warga miskin dari jumlah siswa yang diterima. Kalau aturan diterapkan, saya kira tidak ada lagi istilah jual beli bangku di Kabupaten Semarang,” tegasnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang pendanaan pendidikan, lanjut dia, Dinas Pendidikan setempat wajib menghentikan pungutan SPI yang dilakukan pihak SMA/SMK negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasalnya, pengajuan SPI harus dilengkapi dengan verifikasi dan pengesahan dari kepala Dinas Pendidikan.

”Pungutan apa pun, termasuk SPI harus dihentikan bila tidak ada verifikasi atau disahkan oleh Dinas Pendidikan. Terlepas dari itu, sekolah harus menyediakan kuota 20 persen untuk bakti lingkungan. Kouta ini diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu,” lanjutnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih, melalui Kabid SMA/SMK, Taufiqur Rahman memaparkan, untuk menerapkan SPI masing-masing sekolah harus mengajukan proposal kepada Dinas.

Verifikasi proposal pengajuan SPI akan dilakukan 17 hingga 22 Juni 2013.

’’Dengan begitu, akan terlihat apakah pengajuan itu benar dibutuhkan sekolah atau bisa didanai APBD kabupaten, provinsi, bahkan APBN. Semisal ada sekolah yang berencana membangun lokal kelas baru, pasti kami coret mengingat ada dana dari pusat,” paparnya.

Adapun hasil dari verifikasi, nantinya akan disampaikan kepada orang tua murid.

Saat ini, baru SMA negeri Ambarawa yang mengenakan titipan Rp 500-Rp 1 juta.

”SMA/SMK tidak masuk program Wajib Belajar 9 Tahun, sehingga pembiayaannya masih menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tukas Taufiq. (H86-64)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER