panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Semarang Metro
13 Juni 2013
Sekolah Pinggiran Menggugat
  • Pendidikan Tak Menganut Sistem Distrik

SEMARANG - Sejumlah satuan pendidikan yang tidak berada di tengah Kota Semarang menyatakan keberatan atas sistem pengelompokan yang akan diberlakukan sehubungan pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPD) baru 2013. Sekolah tersebut merasa dipinggirkan dengan kebijakan nilai minimal bagi siswa miskin itu. Menurut Kepala SMA Negeri 13 Semarang, Drs Khoirul Imdad MEd, pengelompokan menjadi tidak sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendidikan di Indonesia tidak menganut sistem distrik, sehingga para siswa bebas menempuh studi dimana saja. ”Pendidikan di Indonesia menurut hemat saya tidak mengenal sistem distrik. Kenapa ini bisa muncul wacana pengelompokan untuk penerimaan siswa baru,” tuturnya, kemarin.

Pengelompokan sekolah yang dibagi dalam tiga pilihan itu, menurut dia, sangat rentan memunculkan stigma negatif. Sebab, belum tentu sekolah pinggiran minim prestasi. Bisa jadi mereka malah banyak menorehkan hasil karya yang tak kalah berkualitas dibanding sekolah favorit. SMA Negeri 13 Semarang di Jalan Rowosemanding Kecamatan Mijen itu. prestasinya juga tidak kalah dari SMA di tengah kota. Bertahun-tahun setiap pelaksanaan ujian nasional (UN), siswa-siswi sekolah itu lulus 100 persen.

Hal senada juga dikemukakan Kepala SMA Negeri 12 Semarang Dr Titik Priyatiningsih  MPd. Meski berada di wilayah pinggiran, sekitar 25 kilometer dari pusat kota, prestasi satuan pendidikan tersebut juga tidak bisa diremehkan. Titik saat ini bahkan sedang dalam proses penjaringan figur kepala sekolah berprestasi tingkat Jawa Tengah.

Dia masuk seleksi tingkat Jateng setelah sebelumnya terpilih sebagai Kepala Sekolah Teladan se-Kota Semarang. Ini bagian dari prestasi SMA yang disebut-sebut pinggiran wilayah kota. Tak hanya prestasi akademik, mereka juga memiliki prestasi nonakademik. Peminat ke SMA 12, dari tahun ke tahun, juga membludak. Disebutkan, dari dulu hanya melayani 21 rombongan belajar kini terpaksa menambah ruangan menjadi 30 kelas mengingat tingginya minat belajar lulusan SMP ke SMA 12. Karena itu seharusnya tidak ada pembagian sekolah sebagai pilihan siswa miskin, apalagi nilai minimal bagi mereka, karena pada prinsipnya semua sekolah negeri mutunya sama.

Kebijakan nilai minimal tidak hanya memarginalkan siswa miskin tapi juga satuan pendidikan yang dibagi dalam tiga kelompok itu. Pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr Nugroho mengatakan, kebijakan itu sangat tidak relevan dengan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Sebab, setiap sekolah sudah memiliki standar masing-masing.

”Berdasarkan asas keadilan, kebijakan tidak perlu seperti itu, karena tidak selalu sekolah yang tidak berada di tengah kota harus mendapat input atau calon siswa dengan akademik di bawah rata-rata. Sudah sarana kurang, input siswa nilainya minim itu sangat tidak adil,” ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, implementasi sistem rayonisasi di penerimaan peserta didik (PPD) sudah ideal untuk saat ini, karena sekolah dapat tetap eksis dan menjadi pusat persemaian keunggulan baru. ”Sehingga, jangan sampai membatasi input siswa di sekolah manapun kalau mau menciptakan pendidikan yang baik. Lebih baik penuhi dulu 8 standar nasional pendidikan,” kata dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes itu.
Dengan adanya pengelompokan sekolah dan nilai minimal untuk masuk SMA negeri bagi siswa miskin, akhirnya mereka tidak akan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan, alasan pihaknya menawarkan pilihan sekolah dan nilai minimal, yakni untuk memenuhi kuota 20% siswa miskin. ”Jadi pada PPD ini dinas pendidikan bukan bermaksud mengelompokan sekolah favorit, biasa atau pinggiran. Akan tetapi memberikan pilihan kepada siswa miskin sesuai potensi akademik yang mereka miliki. Misalnya bagi mereka yang memiliki nilai UN dengan rata-rata 7 dapat langsung mendaftar di SMA 1, 2, 3, 4, atau 5,” katanya di kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Begitu pula jika siswa miskin memiliki nilai rata-rata 6,5 mereka dapat mengikuti seleksi di SMA 6, 7, 8, 9, 10, atau 15. Bagi yang nilainya 6, dapat mendaftar di SMA 8, 12, 13, 14, dan 16. Langkah tersebut bukan mengelompokkan atau mengkategorikan sekolah, namun mengatur potensi sekolah demi mengakomodasi siswa miskin.

Kebijakan yang akan tertuang di dalam Perwal PPD Kota Semarang itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dan, aturan tersebut bertujuan mengakomodasi siswa miskin yang berprestasi.
Menanggapi kebijakan itu, Kepala SMA Negeri 2 Semarang Hari Waluyo mengatakan, semangat dari regulasi nilai minimal adalah agar anak-anak tidak mengalami kesulitan di saat menempuh pendidikan di sekolah. ”Sebab, belajar dari pengalaman PPD tahun sebelumnya kuota 20% untuk siswa miskin tidak terpenuhi, sehingga berapapun nilai siswa miskin diterima di sekolah RSBI. Maka itu melalui kebijakan ini minat dan potensi siswa miskin dapat diakomodasi,” kata mantan Kepala SMA Negeri 3 itu. (K3, H41-39)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER