panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
13 Mei 2013
BUMERANG PKS
  • Hari Ini Laporkan Penyidik KPK ke Polri

JAKARTA- Niat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkarakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyitaan lima mobil milik bekas presiden partai itu, Luthfi Hasan Ishaaq, sudah bulat.

Senin (13/5) ini, PKS akan melaporkan 10 penyidik lembaga antirasuah ke Mabes Polri. Langkah PKS tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Partai pimpinan Anis Matta itu dinilai melemahkan KPK.

Sikap tersebut akan menjadi bumerang karena bakal membuat suara pemilihnya semakin merosot pada Pemilu 2014. ”PKS dapat dinilai melemahkan atau tidak mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Minggu (12/5). Dia menambahkan, langkah PKS dapat dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi KPK.

Masyarakat pun akan semakin menganggap PKS sebagai partai yang melindungi pelaku korupsi. Suara PKS akan semakin tenggelam pada pemilu nanti. Hal senada dikatakan anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat. Ia mengatakan, tindakan tidak kooperatif terhadap langkah pemberantasan korupsi oleh KPK akan merugikan partai itu sendiri.

”Ini akan semakin merugikan citra PKS sebagai partai bersih, citra yang sempat tertanam pada benak sebagian orang. Apabila KPK belum juga menyita dalam waktu dekat, PKS sebaiknya mengambil inisiatif untuk membawa sendiri (lima mobil itu) ke KPK,” paparnya. Dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan melapor ke Mabes Polri karena penyidik KPK melanggar prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) kegiatan penyidikan KPK.

”Penyidik KPK melanggar SOP yang dibuatnya sendiri. Selain itu, ada tindakan lain yang dilakukan secara ekstrem,” kata Fahri. Ia menambahkan, buku SOP kegiatan penyidikan KPK yang disahkan 29 Oktober 2010 mengatur tata cara penyitaan yang persis seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

”Jadi, sebetulnya KPK sudah mengakomodasi KUHAP dalam penyitaan. Karena itu, bohong bila ada pihak yang menyatakan penyitaan oleh KPK tidak perlu mengacu pada KUHAP. Sebab, hal itu justru merusak KPK,” ujarnya. Menurut dia, penyitaan berbeda dari penggeledahan. Sebab, penggeledahan memerlukan izin pengadilan. Adapun dalam tahap penyitaan, menurut KUHAPjuga memerlukan izin pengadilan, namun menurut KPK tidak perlu.

”Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK tidak harus mendapat izin pengadilan saat melakukan penyitaan. Tetapi, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SOP dan KUHAP, tetap standar (perlu izin pengadilan),” tuturnya. Fahri menegaskan, penyidik KPK seharusnya datang baikbaik, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud kedatangannya, membawa surat perintah dan surat perintah penyitaan beserta hal-hal teknis. Sebab, dalam SOP disebutkan bahwa KPK harus berhadapan dengan pemilik benda yang akan disita. ”Itu semua tidak dilakukan oleh KPK. Mau main dobrak kunci, berteriak mengatakan bahwa semuanya bisa disita dan lain sebagainya.

Hal itu jelas melanggar SOP. Bohong bila KPK mengatakan sudah membawa surat.” Dia menilai, KPK tidak berhati- hati. Hal itu merusak tatanan dan aturan. Padahal seharusnya KPK mengacu pada SOP yang sudah dibuatnya. Menurutnya, SOPitulah yang dilanggar oleh 10 penyidik. Karena SOP sama dengan KUHAP, maka mereka juga melanggar KUHAP. Karena itulah PKS akan melapor ke Mabes Polri. PKS masih merekonstruksi bukti-bukti yang dimiliki. ”PKS juga akan melampirkan SOP kepada Mabes Polri.

Yang akan dilaporkan 10 orang. Identitasnya sudah ada pada kami. Kami juga memiliki foto. Kesepuluh orang tersebut telah melanggar kode etik dan UU,” tandasnya. Dia menuding sikap arogan KPK tersebut karena selama ini terlalu banyak dipuji rakyat. Apalagi KPK disebut-sebut membawa misi suci memberantas korupsi dan mengampanyekan korupsi ke mana-mana setiap hari. ”Seolah-olah mereka tidak mungkin salah. Padahal, pakar hukum sudah mengingatkan agar penegakan hukum jangan dilakukan bersamaan dengan kampanye. Sebab, kampanye itu panas, sedangkan penegakan hukum itu harus dingin. Dilakukan dengan tangan kepala dan hati yang dingin,” tegasnya.

Dia menilai KPK berbuat zalim. Karena itu, pihaknya juga tengah mempelajari secara keseluruhan tentang kemungkinan untuk mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Fahri juga meminta agar KPK menjadi institusi yang terbuka. Sebab, selama ini KPK sangat tertutup. Masyarakat tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu dia mengusulkan agar KPK memasang kamera dan bisa dilihat oleh semua orang saat memeriksa Presiden PKS Anis Matta sebagai saksi untuk Luthfi Hasan Ishaaq. ”Kami minta penyidikan pada Pak Anis dibuka. Pasang kamera karena kami mau menonton.

Apa sih yang sebenarnya ditanyakan oleh para penyidik. Sebab, yang digunakan adalah hukum publik. Jadi, jangan tertutup dengan alasan banyak rahasia,” tuturnya. Tak Terkait PKS KPK mempersilakan PKS melapor ke Mabes Polri terkait upaya penyitaan terhadap lima mobil dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat Luthfi. ”Silakan saja,” tegas Kepala Biro Humas KPK Johan Budi.

Dia mengatakan, penyitaan itu tidak ada hubungannya dengan PKS. ”Pengusutan kasus LHI, termasuk penyitaan itu, tidak terkait dengan PKS,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh penyidik dalam upaya penyitaan itu. Saat datang ke kantor PKS, Senin (6/5), penyidik membawa surat penyitaan dan surat penggeledahan lima mobil mewah, yakni VW Caravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B-2-MDF, Toyota Fortuner B-544-RFS, Nissan Navara, dan Mitsubisi Pajero Sport.

Dari kelima mobil tersebut hanya Mazda CX9 yang diatasnamakan Luthfi, sisanya atas nama orang-orang dekatnya. Saat itu bahkan penyidik juga membawa komputer dan printer untuk memudahkan mereka mencetak berita acara. Justru petugas di kantor PKS yang menolak penyidik melakukan penyitaan. ”Kami mengimbau agar tidak membolak-balikkan fakta,” tandas Bambang. Terkait kasus itu, akhir pekan lalu KPK menyita sejumlah rumah dan aset Luthfi dan Ahmad Fathanah.

Pekan ini, KPK berencana memanggil Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin. KPK juga telah dua kali memeriksa Bendahara Umum PKS Machfudz Abdurahman. Dia dicecar soal aliran dana ke partai itu dan kepemilikan mobil Luthfi secara pribadi dan mobil milik partai. Dua istri Luthfi, Sutiana Astika dan Lusi Tiarani Agustine, secara bersamaan juga diperiksa pada Jumat, 12 April lalu. (D3,H28,J22,J13-59)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER