panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
25 Februari 2013
GEMA GEDUNG BERLIAN
Penyertaan Modal untuk PRPP Dikritisi

PENYERTAAN atau penambahan modal Rp 50 miliar yang diajukan PT Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng secara bertahap ke APBD Perubahan 2013 dan 2014 telah ditolak DPRD Jateng. Penolakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan PRPP yang masih harus menyelesaikan berbagai persoalan, seperti sertifikasi tanah dan beban utang akumulatif mencapai Rp 6,9 miliar. Beberapa fraksi di DPRD Jateng mengkritisi pengajuan penyertaan modal yang dinilai tidak seharusnya dilakukan itu. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng M Rifan menyatakan, pengajuan tambahan modal seharusnya tidak dilakukan perusahaan daerah itu.

”PRPPharus menunjukkan prestasi terlebih dulu, baru minta penambahan modal,” tandas Rifan, anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Komisi B DPRD Jateng itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, PRPP selalu merugi karena pendapatan yang diperoleh tak sebanding dengan modal yang dialokasikan Pemprov. 

Tak Sumbang PAD

Perusahaan ini juga tidak mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Rifan meminta PRPP dievaluasi besar-besaran. ”Harus ada evaluasi terkait dengan pengembangan PRPP dan anggaran yang telah dialokasikan dari pertama sampai terakhir. Berapa total penyertaan modal yang diberikan Pemprov, termasuk apa prestasinya, harus dijelaskan, setidaknya kepada DPRD Jateng,” ungkap Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jateng.

Langkah ini perlu ditempuh agar anggota Dewan logis dalam menyikapi pengajuan penambahan modal oleh perusda. Ketua Fraksi PAN DPRD Jateng yang juga anggota Komisi C, Wahyudin Noor Aly, mengatakan, pada tahun anggaran 2012 Pemprov telah memberikan penyertaan modal Rp 10 miliar untuk sertifikasi tanah PRPP. Jika tidak terselesaikan, pihaknya mengancam bakal menarik kembali penyertaaan modal tersebut.

”Sertifikasi lahan ini seharusnya bisa terselesaikan pada tahun anggaran 2012. Karena masih ada kendala di Badan Pertanahan Nasional, maka anggaran dimasukkan perusda ke deposito,” katanya. PRPP masih diberi kesempatan hingga pertengahan tahun ini. Apabila tidak terselesaikan, Komisi C akan meminta penyertaan modal dikembalikan ke Pemprov.

Sertifikasi lahan ini penting untuk upaya pengembangan PRPP. Kejelasan status tanah dibutuhkan untuk pembayaran ganti rugi proyek jalan akses Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. ”Bina Marga sejauh ini belum mau membayarkan ganti rugi karena status tanah masih belum jelas,” tambahnya. (Royce Wijaya SP, Anton Sudibyo-43)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER