panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
25 Februari 2013
Karut-marut Data Pemilih
Hasil Pilgub Jateng Rawan Gugatan
JUMLAH pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 terus mendapat sorotan. Dari ”hilangnya” 6,7 juta warga, munculnya nama-nama hantu, hingga daftar pemilih sementara (DPS) yang dinilai tidak valid.

Carut marut mulai terlihat sejak penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) dari Pemerintah Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Penduduk Jateng pada data yang dikeluarkan pada 26 November lalu itu dinyatakan 39,29 juta. Tapi data penduduk Jateng yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri jauh berbeda. Kemendagri merilis data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) Jateng pada 7 Desember, di situ jumlah penduduk berjumlah 32,57 juta.

Meski peruntukannya berbeda (DP4 untuk Pilgub dan DAK2 untuk Pemilu 2014) namun tetap saja menjadi pertanyaan, mengapa ada selisih 6,7 juta warga? Data Kemendagri untuk Pemilu 2014 itu bahkan lebih sedikit daripada jumlah penduduk Jateng sesuai sensus penduduk 2008 yang sebesar 32,6 juta jiwa.

Meski menjadi kontroversi, KPU Jateng bergeming. Anggota KPU Andreas Pandiangan mengatakan, pihaknya hanya sebagai pengguna dan hanya berwenang menerima data yang diberikan oleh Pemprov. Sesuai undang-undang pemilu pun, tidak ada ketentuan sumber data yang harus diberikan oleh Pemprov.
”Jadi data mana pun yang diberikan Pemprov, kami terima,” katanya, Minggu (24/2).

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo, meski hanya sebagai pengguna, KPU seharusnya lebih aktif dan berani protes. Sebab, kerancuan data berpotensi membuat Pilgub dan Pemilu 2014 rawan gugatan. Contoh saja, dengan jumlah penduduk 39,29 juta, syarat dukungan untuk calon perseorangan terhitung sebanyak 1.169.375. Sedangkan jika memakai dengan data Kemendagri, syarat dukungan hanya 900 ribuan.
Atribut

Logistik tersebut misalnya terkait kesiapan penyediaan atribut dan biaya konsultan. Sementara itu, Gubernur petahana Bibit Waluyo enggan menanggapi soal dana minimal Rp 200 miliar yang dibutuhkan kontestan untuk mengikuti pilgub.

Contoh lagi, dengan data Kemendagri, jumlah kursi DPRD di tiga kabupaten akan berkurang menjadi 45, yakni Banjarnegara, Wonogiri, dan Kendal. Padahal pada Piemilu Legislatif 2009, tiga daerah itu memiliki 50 kursi karena jumlah penduduknya di atas satu juta. ”Tapi KPU bersikeras kerancuan data itu akan bisa diselesaikan lewat pemutakhiran data pemilih (mutarlih) dengan verifikasi langsung di masyarakat,” kata Teguh.

Ironisnya, pada proses mutarlih yang dilaksanakan satu bulan itu, buruknya DP4 dan sistem kependudukan pemerintah se-makin terkuak. Panitia Peng-awas Pemilu (Panwaslu) Gro-bogan menemukan ada nama-nama hantu di DP4 Desa Mayah-an, Kecamatan Tawangharjo. Di DP4 desa itu, terdapat nama-nama hantu seperti gundul pe-cengis, setan kredit, pocong, suster ngesot, dan kuntilanak. Alamatnya pun ngawur, seperti Kampung Kuburan, Jalan Mayit RT 99 RW 99. ”Bagaimana data seperti ini bisa menjadi dasar verifikasi? Ini kan kacau sekali,” tegas Teguh.

Mutarlih yang dimulai 6 Ja-nuari dan berakhir 4 Februari itu akhirnya memeras jumlah pemilih dari DP4 sebanyak 29,6 juta menjadi 27,4 juta. KPU memastikan, seluruh rumah yang datanya ada di DP4 telah diverifikasi oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). DPS ini, menurut Andreas, telah ditempel di setiap tempat strategis di seluruh desa dan kelurahan di Jateng hingga 1 Maret nanti. Masyarakat diharapkan mencermati DPS tersebut untuk memastikan namanya tercantum.

Tapi persoalan justru semakin membesar. Bawaslu Jateng melaporkan, adanya 3.479 keluarga yang belum didatangi PPDP selama proses mutarlih. Kemudian terdapat 18.501 item data yang bermasalah. Terdiri atas pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi namun masuk DPS karena meninggal dunia (4.903), sakit jiwa (432), dibawah 17 tahun (282), pemilih ganda (4.568), pindah domisili (5.186), TNI (92), dan Polri 19.

Sebaliknya terdapat pemilih yang sudah memenuhi syarat, namun tidak masuk dalam DPS antara lain menikah (1.820), pemilih pemula (1.102), purnawirawan TNI (20), dan purnawirawan Polri (77).

Tidak Dicatat

Warga di wilayah RW 2 Kelurahan Sendangguwo, Keca-matan Tembalang Kota Sema-rang juga ramai-ramai protes karena nama mereka tidak ada di DPS saat dicek via website KPU Jateng, www.kpu-jatengprov.go.id. Setelah ditelusuri, ternyata nomor induk kependudukan (NIK) mereka tidak dicatat dengan benar oleh PPDP. NIK di KTP berbeda dengan yang tercatat di DPS yang ditempel di kantor kelurahan.

Misalkan nama Sri Astutik yang memiliki tanggal lahir 24 Mei 1976, NIK di KTP adalah 3374166405750002 namun di DPS tertulis 3374066507680002. Lucunya, NIK itu (3374066507680002) juga digunakan untuk banyak nama lain.

Ditelusuri lebih jauh, di DPS Sendangguwo ternyata hanya ada dua NIK untuk seluruh warga. Yaitu 3374062308550003 untuk nama-nama yang berada nomor urut ganjil, sedangkan untuk nama-nama yang berada di nomor urut genap adalah 3374066507680002. Atas hal ini, Andreas Pandiangan mengakui ada kesalahan dalam sistem pendataan, terutama online data. Untuk itu ia berharap, masyarakat dapat mengecek dan menanyakan kepada petugas pendataan soal adanya kesalahan data pribadi masyarakat tersebut.

''Memang, ada kesalahan entry data untuk online. Sebaiknya, masyarakat kembali datang ke kelurahan untuk memastikannya. PPDP tidak akan kembali lagi ke rumah-rumah warga, karena datanya sudah masuk semua,'' kata Andreas sambil menjamin, meskipun NIK beda, namun tetap memiliki hak pilih.

Masalah demi masalah yang melingkupi perjalanan data pemilih itu, menurut Bawaslu, tidak lepas dari sikap KPU Jateng yang tidak terbuka. Sejak awal Bawaslu sudah mengeluhkan sulitnya akses data KPU Jateng yang kemudian ditiru KPU kabupaten kota. Petugas pengawas lapangan (PPL) bahkan tidak bisa melakukan kroscek data dengan maksimal karena hanya diberi DPS berupa soft copy.

”Padahal soft copy dan yang ditempel di kelurahan itu berbeda datanya,” jelasnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng Joko Purnomo meminta komisi A segera memanggil KPU untuk mengetahui persoalan sebenarnya. ”Agar mendapat jawaban pasti, tidak hanya dengar dari orang lain dan bisa mencari solusi bersama,” katanya.

Begitupun parpol-parpol sudah mulai meminta KPU menjelaskan secara gamblang. Sekretaris DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng mengatakan, KPU harus mengajak parpol dan seluruh stakeholder duduk bersama. Persoalan data pemilih bukan hal baru dan selalu terjadi di setiap pemilu serta pemilu kepala daerah. Agar tidak menimbulkan gugatan, lebih baik dikomunikasikan sejak awal.
”Data salah itu bagi kami manusiawi kok, karena sistemnya memang bermasalah. Tapi KPU harus terbuka, jadi kami tidak mikir yang bukan-bukan,” katanya.

Di sisi lain, setiap parpol sejatinya bisa turut mengawasi jika akses data dibuka seluas-luasnya. Sebab parpol memiliki jaringan hingga desa dan RT/RW yang benar-benar tahu kondisi pemilih daerahnya. ”Maka kami bersiap, kami sudah perintahkan kader untuk mengecek sendiri di TPS masing-masing siapa warga yang berhak ikut pemilu dan yang tidak,” tegas dia.

Andreas menjanjikan pembukaan data baik DPS maupun DPT yang akan diumum-kan per 1 April mendatang. DPS pun sudah diberikan kepada Bawaslu, Panwaslu dan parpol untuk diharapkan masukannya, sehingga dapat diperbaiki.
 ”Data pemilih itu milik kita bersama, soal keakuratan tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU,” tandasnya. (Anton Sudibyo-09)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER