panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Pendidikan
18 Januari 2013
Moratorium Prodi Baru merupakan Kebijakan Instan
SEMARANG - Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2013 Prof Laode M Kamaluddin menilai, moratorium pembukaan program studi (prodi) baru oleh Kemdikbud cenderung lebih pada kebijakan instan. Di abad ke-21 ini terjadi perubahan dimensi keilmuan yang demikian pesat, sehingga banyak lahir cabang-cabang ilmu baru.

”Jika kebijakan ini dipandang karena jumlah usulan prodi baru yang sudah ada banyak, maka kebijakan moratorium bisa dipahami. Namun, bagaimana mungkin kita bisa menutup mata dengan teknologi yang berkembang begitu pesatnya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat riil,” ungkap Rektor Unissula ini, saat dihubungi, kemarin.

Penyalahgunaan teknologi internet, misalnya, berpotensi melahirkan cybercrime (kejahatan di dunia maya). Untuk merespons hal itu tidak bisa dengan pendekatan ilmu hukum yang lama, sehingga lahirlah cabang ilmu baru bernama cyberlaw. Unissula menjadikan cyberlaw sebagai program studi baru dari Fakultas Hukum.
Menurutnya, ilmu baru ini merupakan tuntutan keilmuan dan perkembangan riil masyarakat.

Lantas bagaimana dengan pandangan perguruan tinggi membuka prodi baru karena sebatas merespons peluang pasar? Laode mengungkapkan bahwa sinyalemen tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan. Meski begitu,  perguruan tinggi membuka prodi baru tentu karena memiliki pandangan ke depan terkait keberlangsungannya. Jika Kemdikbud kewalahan memproses usulan pembukaan prodi baru sehingga menjadi alasan untuk mengeluarkan kebijakan moratorium, hal itu sangat disayangkan.

”Jangan karena pusat (Kemdikbud-Red) secara teknis kewalahan memproses usulan pembukaan prodi baru lantas mengeluarkan kebijakan moratorium. Semestinya dilakukan seleksi ketepatan dari prodi baru tersebut dan kajiannya diperdalam,” ujarnya.

Harus Diproses

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Tengah meminta agar Dirjen Dikti tetap memproses usulan program studi (prodi) baru yang sudah diajukan sebelum kebijakan moratorium pertengahan tahun lalu. Langkah ini untuk memberikan kompensasi atau penyegaran kepada prodi lama yang sudah jenuh.

Hal itu disampaikan Ketua Aptisi Jateng Prof Brodjo Sudjono, kemarin. Dia mengatakan, kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembukaan prodi baru di perguruan tinggi sudah dirilis melalui Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 1061/E/T/2012 pada pertengahan tahun 2012. Isinya, perguruan tinggi untuk sementara dilarang mengusulkan prodi baru mulai 1 September 2012 hingga 31 Agustus 2014.

”Akan tetapi, jika ada perguruan tinggi yang telanjur mengusulkan sebelum moratorium, diharapkan pemerintah tetap memproses. Sebab, prodi-prodi itu tetap dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif pilihan,” katanya.
Pada moratorium yang dikeluarkan, Dirjen Dikti hanya menghentikan sementara prodi baru bagi pendidikan akademik/nonvokasi, sedangkan bagi prodi pendidikan vokasi seperti jenjang D-1, D-2, D-3, D-4, magister, dan doktor terapan masih bisa mengajukan izin.

Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Dr Noor Achmad mengatakan, kebijakan moratorium tidak berdampak pada kampusnya. Sebab, Unwahas sudah mengusulkan sebelum kebijakan itu diberlakukan.

”Tapi, bagaimanapun moratorium tetap diperlukan untuk penyusunan kembali strategi ke depan. Selain itu, moratorium ini juga berpengaruh dan penting bagi prodi yang sudah jenuh,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor IKIP PGRI Semarang Dr Muhdi mengemukakan, pihaknya merasakan dampak moratorium karena berpengaruh pada pengembangan prodi ke depan.

”Saat ini kami tengah mengajukan prodi baru seperti S-2 Bahasa dan Pendidikan Olahraga. Namun, itu sudah kami usulkan sebelum moratorium, sehingga kini hanya menunggu hasilnya, karena harapannya tetap bisa diproses,” tandasnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Bambang Setiadji mengemukakan, pihaknya akan bersabar menunggu selesainya moratorium prodi yang diberlakukan Kemdikbud mulai 1 September 2012 hingga 31 Agustus 2014.
Sembari menunggu moratorium dicabut, pihaknya akan fokus pada prodi yang telah ada terlebih dahulu.

Menunggu Izin

Ia mengemukakan, UMS sedang menunggu turunnya perizinan lima prodi baru yang sudah diproses sebelum diberlakukannya moratorium mulai 1 September 2012. Kemungkinan lima prodi baru tersebut bakal turun.
Jika tidak ada moratorium prodi, sebenarnya UMS berencana mendirikan prodi Pendidikan Teknik yang bisa menyuplai guru teknik untuk SMK. Namun, lantaran tidak boleh ada penambahan, maka UMS bakal merealisasikan setelah moratorium dicabut.

Rektor Universitas Muria Kudus (UMK)  Prof Dr dokter Sarjadi SpPA tidak terlalu mempermasalahkan adanya moratorium prodi di perguruan tinggi.

”Ini sudah menjadi aturan dari Dirjen. Saya kira tidak ada maksud menghambat pengembangan perguruan tinggi. Bahkan, sementara waktu ada moratorium ini, perguruan tinggi bisa mempersiapkan segala sesuatunya jika ingin menambah prodi,” katanya.

Apalagi ada aturan bagi perguruan tinggi hanya prodi yang memiliki nilai C akreditasi BAN PT yang bisa memberikan ijazah.
Saat ini pihaknya sedang menyiapkan pengajuan empat prodi, yaitu Kedokteran, Profesi Akuntansi, Teknik Industri, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

”Kami sedang mempersiapkan empat prodi baru ini. Untuk universitas di daerah ini sangat sulit menambah prodi baru, karena ada syarat harus memiliki enam dosen yang sudah S-2. Di kota besar mungkin tidak ada masalah, tetapi di daerah kecil seperti Kudus dan Pekalongan, ini tidak mudah,” ujarnya. (J9,K3,G18,H61-37)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER