panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
27 Desember 2012
Kades Tolak Tugas Membantu Pemilu
PATI - Kepala desa (kades) dan perangkat desa se-Jateng mengancam akan memboikot tugas pembantuan dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014.

Mereka yang bertugas tersebar di 8.000 desa ini siap tidak memberikan rekomendasi kepada warga yang ditunjuk sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh 29 kabupaten se-Jateng. 

Hal itu akan diwujudkan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa tidak segera ditetapkan sebagai UU Desa pada masa sidang ketiga pada bulan Januari-April 2013. Rencana pemboikotan ini telah diawali dengan penandatanganan surat pernyataan dari ratusan kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Pati, Rabu (26/12).
Kesepakatan bersama ini dilaksanakan di Sekretariat Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Pati (Pasopati), Jl Pertiwi Nomor 57A Pati.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso menyatakan, langkah yang ditempuh kepala desa ini serius. Setelah Pati, penandatanganan surat pernyataan juga dilakukan di Kudus dan menyusul kabupaten lainnya. Kades meminta agar UU Desa  ditetapkan pada masa sidang ketiga sesuai jadwal yang disepakati ketua Pansus/ Panja RUU Desa dan Menteri Dalam Negeri.

"Usai demo perangkat desa di Jakarta baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri memberikan pernyataan akan menyelesaikan RUU Desa sampai habisnya masa kepemerintahan Presiden SBY," kata Sudir yang merupakan mantan Kades Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati tersebut.

Aspirasi

Menurut dia, penyelesaian RUU Desa terus diundur-undur, semestinya UU Desa juga bisa disahkan pada 2012 tetapi tetap saja tertunda. Parade Nusantara sebagai induk organisasi akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi kades dan perangkat desa tersebut. "Mereka ini bergerak karena ada motivasi, bukan lantaran dimobilisasi. Kades ini memiliki 35 persen pendukung fanatik di wilayahnya sehingga sikap mereka tentu akan mendapatkan dukungan dari rakyat desa," tandasnya.

Jika sudah terkumpul, surat pernyataan kades dan perangkat desa itu selanjutnya akan dikirimkan ke KPU di Jakarta dengan tembusan KPU Jateng dan KPU kabupaten masing-masing. Anggota Komisi A DPRD Jateng Adi Rustanto menyatakan, sikap kades dan perangkat desa untuk memboikot Pemilu 2014 semestinya perlu dikemas lebih hati-hati. Terlebih lagi, kalau hal itu dimaksudkan sebagai bentuk bargaining potition terhadap proses penyelesaian UU Desa.

Adi menegaskan, sikap tersebut justru akan dimanfaatkan pihak yang memiliki kepentingan lebih besar terkait dengan siutasi politik nasional. "Saya menyadari bentuk demokrasi prosedural yang berlangsung di negara Indonesia memang menghadirkan implikasi  terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi sampai desa," kata anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng tersebut.  (J17,H68-77)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER