panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
11 November 2012
ANALISIS BERITA
Tokoh Dunia Pun Akui Kepahlawanan Bung Karno

PERMADI yang duduk di antara 700 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Sidang Tahunan (ST) 2003, angkat bicara. Namun suara anggota Fraksi PDI Perjuangan, saat itu, nyaris tidak terdengar karena sidang mulai gaduh menyusul memanasnya perdebatan.  

Pada 12 Agustus 2003, perdebatan memanas karena dua fraksi, PDIP dengan Partai Golkar beradu argumentasi untuk menentukan nasib Presiden RI pertama, Bung Karno terkait Tap MPRS No 33/MPR/1967 tentang tuduhan keterlibatannya pada G30S/PKI. Perdebatan semakin memanas karena memasuki tahap akhir sidang tahunan.

Permadi, yang mengklaim diri sebagai penyambung lidah Bung Karno itu mengajukan usul agar majelis  merekomendasikan rehabilitasi kepada Bung Karno. Namun usul tersebut masih teradang oleh Tap MPRS No 33/MPR/1967. Fraksi Partai Golkar saat itu menolak dengan alasan keterlibatan Bung Karno dalam G30S/PKI. Dibantu Fraksi TNI, Golkar tetap menghendaki TAP MPRS itu tetap ada.

Panitia Ad Hoc (PAH) II MPR dibentuk untuk membahas peninjauan status hukum seluruh ketetapan MPRS dan MPR selama 43 tahun. Pembahasan politik itu ternyata melupakan status pendiri bangsa. Sidang seharusnya menjadi sarana pembersihan nama baik Bung Karno.

Sidang tahunan  itu menuntaskan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus menutup seluruh produk kebijakan yang dikeluarkan lembaga ini sejak 1960 dengan menerbitkan Tap MPR No 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Status Hukum Tap MPR dan MPRS dari 1960 sampai 2002.

Ada pendapat, soal itu keteledoran PDIP. Ironisnya justru dilakukan ketika partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menguasai mayoritas MPR, karena PDIP memenangi Pemilu 1999.

Tap MPR No 1/MPR/2003 membagi kategori seluruh Tap MPRS dan MPR dari tahun 1960 hingga 2002 menjadi enam kelompok: yakni dicabut dan tidak berlaku, berlaku dengan ketentuan, berlaku hingga Pemilu 2004, berlaku sampai dengan pembentukan UU baru, Tap MPR mengenai internal lembaga MPR, dan tidak perlu ada tindakan hukum karena sudah selesai. Sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR justru menempatkan Tap MPRS No 33/MPR/1967 ke kategori enam, yakni tidak perlu tindakan hukum karena sudah selesai.

Kategori ini berarti mengamini vonis MPRS tahun 1967 kepada Bung Karno walaupun peristiwa hukum itu sudah selesai.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengungkapkan, Tap MPRS ini memang sudah selesai ketika Bung Karno meninggal pada 1970. Namun akibat hukumnya masih melekat dalam namanya. Alhasil stigma buruk masih ditanggung oleh nama besarnya.

Menurut Arbi, MPR seharusnya memasukkan Tap MPRS 33/MPR/1967 dalam kategori pertama, sehingga Soekarno memiliki status hukum yang jelas. Apalagi tudingan MPRS atas keterlibatanya dalam G30S/PKI hingga kini tidak terbukti. Namun pemerintahan Orde Baru tidak pernah memberikan kejelasan status hukum, melalui penegak hukum. Tap MPRS tersebut masih tetap menjadi catatan hitam bagi Bung Karno walaupun telah terjadi pergantian rezim. Kerugian politik tetap ditanggungnya hingga kini. Alhasil, penghargaan negara turut tercoreng oleh catatan hitam ini. Rezim telah berganti beberapa kali, namun vonis stigma buruk ini tetap melekat.

Penzaliman

Setidaknya hal itu dirasakan oleh putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra. Dia juga masih melihat bahwa ada hal yang lebih penting daripada gelar Pahlawan Nasional ini. Dia lebih beharap Tap  MPRS No 33/MPRS/1967 dicabut, karena stigma jelek yang melekat.

Tap ini yang menzalimi dan menyakiti Bung Karno. Sebelum ketetapan itu dicabut, artinya pemerintah masih membiarkan penzaliman terhadap Bung Karno.

Permadi berpendapat sebaliknya, secara hukum ketatanegaraan, Tap MPR No 1/MPR/2003 tidak mencabut Tap MPRS No 33/MPR/1967 secara spesifik, tetapi kategori ke enam Tap itu sama artinya dengan meniadakan seluruh tap sebelumnya.

Permadi justru mencurigai, Pemberian gelar ini memiliki sebuah nuansa politik yang sangat kuat. Ada dugaan bahwa pemberian gelar ini sebagai jalan Presiden SBY untuk berdamai dengan Megawati. Atau bisa jadi ini adalah rencana untuk bisa bekerja sama antara Partai Demokrat dan PDIP dalam kancah perpolitikan Indonesia. Apapun motivasi politiknya, gelar Pahlawan Nasional bagi seorang Proklamator seharusnya tidak diperlukan.

Ada 156 Pahlawan Nasional. Hanya dua Pahlawan Proklamator, 10 Pahlawan Revolusi, dan sisanya adalah Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Kebangkitan Nasional, dan Pahlawan Ampera. ”Saya curiga mau mempermalukan Bung Karno karena disejajarkan dengan Soeharto nantinya. Padahal Pahlawan Proklamator itu sudah topnya gelar,” tegas politikus yang kini hengkang ke Gerindra, kemarin

Guruh juga menyatakan, gelar Pahlawan Nasional ini patut dipertanyakan karena Bung Karno sudah punya gelar Pahlawan Proklamator, jadi tidak perlu diberikan gelar lagi. Apalagi gelar Pahlawan Proklamator dinilai lebih tinggi.

Pernyataan Guruh ini juga diperkuat oleh pendapat Sejarawan LIPI Asvi Warman Adan. Gelar proklamator adalah gelar pahlawan tertinggi. Proklamasi itu menjadi puncak perjuangan kemerdekaan, dan anugerah tertinggi itu sudah diberikan kepada dua tokoh itu. Sampai kapan pun tidak akan ada lagi proklamasi.

Setidaknya, menurut Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, tuduhan Bung Karno terlibat dalam aksi pengkhianatan negara  dinyatakan tidak lagi sah secara politik. Sementara sebelumnya,  menurut Tjahjo Kumolo, secara juridis formal ketatanegaraan TAP MPRS 33 tahun 1967 juga telah dinyatakan tidak berlaku lagi  setelah dikeluarkannya Tap MPR No I tahun 2003 tentang peninjauan status hukum seluruh Tap MPRS/MPR sejak tahun 1966 smpi 2002.

Terlepas dari polemik tentang stigma tersebut, Bung Karno tetap sebagai sosok proklamator bangsa dan pejuang kemerdekaan nasional. Nama besar Bung Karno, bukan saja merupakan bukti sejarah yang harus selalu dikenang dengan ”tinta emas” oleh semua elemen kebangsaan di Tanah Air. Namun lebih dari itu, semangat dan cita-cita perjuangan Bung Karno seharusnya diwarisi oleh generasi penerus kemerdekaan guna menjaga harkat bangsa dan nilai-nilai keindonesiaan yang mandiri.

”Tapi, inilah persoalan moralitas yang kita hadapi, dengan melihat generasi penerus maupun para pemimpin bangsa hingga kini tak pernah terikat dengan warisan kepahlawanan yang diperjuangkan Bung Karno,” kata pengamat dan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan.

Sementara bangsa-bangsa lain di dunia seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin tergolong masih menghargai kebesaran Bung Karno, karena diakui menjadi ”legenda” sekaligus spirit bagi pembebasan negara-negara berkembang saat menghadapi era imperialisme negara-negara kolonial barat di masa lalu.  (A Adib-90)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER