panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Hukum
18 Juli 2012
Mantan Wali Kota Magelang Dituntut Dua Tahun Penjara
SEMARANG- Mantan Wali Kota Magelang, Fahriyanto, dan Kabag Keuangan Pemkot Magelang, Sureni Ady, dituntut masing-masing dua tahun penjara.

Keduanya juga dituntut denda Rp 50 juta subsider lima bulan kurungan atas tuduhan terlibat dalam korupsi dana tak terduga (DTT) APBD Magelang.

Tuntutan itu dibacakan jaksa Kejari Magelang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/7). Di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi, jaksa Widodo menilai dua mantan pejabat teras Magelang itu melanggar Pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

’’Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui pencairan pos dana tak terduga (DTT) yang digunakan tidak semestinya,’’ kata jaksa.
Tahun 2003, APBD Magelang mengalokasikan DTT sebesar Rp 6,1 miliar dan 2004 Rp 11,3 miliar. Sedianya, DTT digunakan untuk penanganan bencana alam dan kebutuhan tak terduga lain. Namun praktiknya, DTT disalurkan untuk bantuan partai politik.

Pada 2003, Sureni menganggarkan Rp 470 juta untuk bantuan parpol. Nota dinas yang telah disetujui wali kota itu didisposisikan kepada Kasubag Keuangan, Sularso Hadi. Sularso lantas memerintahkan pemegang kas, Eny Sulistiyawati, untuk mem-posting dana dari DTT ke sejumlah partai politik.

Diulang Lagi

Modus itu kembali diulang pada 2004 dengan alokasi anggaran Rp 470 juta. Parpol yang mendapat bantuan adalah yang memiliki kursi di DPRD Kota Magelang, antara lain PDIP, PAN, Golkar, PKB, PKP, PBB, PPP, dan  Fraksi TNI/Polri.
Aliran DTT juga menuju ke kantong pribadi mantan Ketua DPRD Kota Magelang, Tri Joko Minto Nugroho. 
Selama dua tahun anggaran, Tri Joko mengantongi Rp 142 juta dari praktik korupsi tersebut. Saat ini Tri Joko tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Atas tuntutan jaksa tersebut, baik Fahriyanto maupun Sureni yang didampingi masing-masing kuasa hukumnya berencana mengajukan pembelaan tertulis.
’’Kami minta waktu dua minggu untuk menyusun nota pembelaan,’’ demikian kuasa hukum Fahriyanto, Moh Zayin. Hakim mengabulkan permintaan tersebut dan menunda sidang hingga 31 Juli mendatang. (H89-43)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER