panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Suara Muria
13 Juli 2012
KPU Minta Keberatan Lima Calon Ditolak

PATI - Pengajuan keberatan yang diajukan lima dari enam pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati diminta untuk ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan kuasa hukum KPU Pati Nimerodi Gulo SH MH dan Mubassirin SH setelah mengikuti sidang kedua sengketa pilkada dengan agenda penyampaian jawaban termohon (KPU) dan pembuktian di MK, kemarin.

Mubassirin mengemukakan, terdapat sejumlah alasan mendasar yang membuat pihaknya meminta panel hakim MK menolak keberatan tersebut. Untuk pasangan nomor urut 1 Slamet Warsito-Sri Mulyani, berkas keberatan yang disampaikan justru berupa gugatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

"Dalam ketentuan itu jelas disebutkan, keberatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPU) diajukan dalam bentuk permohonan. Namun, berkas dari pemohon dengan nomor perkara 44/PHPU. D-X/2012 tidak seperti ketentuan tersebut jadi harus ditolak," tandasnya.

Adapun mengenai pengajuan keberatan empat pasangan calon lainnya, yakni Imam Suroso-Sujoko, Sri Merditomo-Karsidi, Sri Susahid, dan Kartina Sukawati-Supeno juga dianggap tidak jelas sehingga perlu ditolak.

Tidak Didukung

Mubassirin menekankan, dalam dalil yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh KPU tidak didukung dengan uraian yang menunjukkan kerugian dari empat pasangan calon sebagai pemohon. Dengan demikian, tidak ada korelasi antara pelanggaran yang dituduhkan dengan peringkat dan hasil perolehan suara.

"Banyak dalil yang mengurai dugaan pelanggaran yang katanya sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan KPU. Sayang, semua itu menjadi tidak jelas karena kerugian apa yang dialami pemohon tidak disebutkan," papar dia.

Menurutnya, berbagai tudingan pelanggaran yang dilakukan kliennya seharusnya berpengaruh dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang hasilnya sedang disengketakan.

Dengan demikian, banyaknya indikasi pelanggaran yang disampaikan di MK tidak akan berarti apa-apa, karena porsi MK adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sementara itu, mengenai format surat suara yang dikatakan diubah format bagian belakangnya sehingga membuat keuntungan tersendiri bagi pasangan calon nomor urut 5 Haryanto-Budiyono, menurut Mubassirin, tidak benar. (H49-57)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER