panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Pendidikan
18 Juni 2012
DAK Pendidikan Dibiarkan
  • Takut Berperkara

SEMARANG - Anggota DPD RI asal Jateng Dr H Sulistiyo MPd mengungkapkan, ada sejumlah daerah yang sampai saat ini tidak berani menyerap dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Hal itu terjadi karena mereka khawatir terkena perkara.

''Salah satu temuan dalam kunjungan kerja Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, banyak keluhan tentang dana alokasi khusus (DAK) pendidikan,'' kata dia, setelah melakukan kunjungan ke sejumlah instansi di Jawa Tengah yang berakhir Sabtu lalu.

''Bahkan beberapa daerah menyerap DAK dan akhirnya berurusan dengan pihak berwajib,'' kata Sulistiyo.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI itu memimpin delegasi PAP DPD RI sejak Kamis lalu yang diikuti 11 orang. Kunjungan kerja para anggota DPD RI tersebut, kata Sulistiyo, dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPKP.  

Dia mempertanyakan apakah temuan dan rekomendasi BPKP itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dia mengatakan, DPD RI saat ini sedang memperjuangkan agar anggaran untuk daerah ditambah. Sebab, menurutnya, kewenangan kabupaten/kota dalam otonomi sangat banyak tetapi anggaran untuk daerah sangat kecil.

Ditinjau Kembali

''Nah, dalam kaitan itu, DPD RI mengusulkan agar perimbangan keuangan pusat dan daerah ditinjau kembali,'' tutur mantan Rektor IKIP PGRI Semarang itu.

Sulistiyo menuturkan, ketika DPD RI mengusulkan penambahan DAU untuk memenuhi kepentingan dan pembangunan daerah, dia memperoleh informasi bahwa berdasarkan temuan BPKP, pengelolaan daerah masih banyak yang belum bagus dan masih banyak temuan dan penyimpangan penggunaan dana selama otonomi.

Karena itu, pemerintah tidak mudah menambah DAU jika memang ternyata banyak dana yang penggunaannya tidak tepat sasaran. Bahkan banyak dikorupsi. ''Kita memang prihatin jika banyak pimpinan dan pejabat daerah yang terjerat korupsi menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak membuat rakyat lebih sejahtera,'' tuturnya. (E1-60)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER