panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Semarang Metro
04 Mei 2012
Relokasi Industri Simongan Ditolak
  • Apindo: Butuh Investasi Besar

SEMARANG- Kalangan pengusaha menolak ketentuan yang mengharuskan relokasi bagi industri di kawasan Simongan, Semarang. Sebab, relokasi industri butuh investasi besar dari pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan, pemerintah diminta berpikir ulang soal ketentuan tersebut. Jangan sampai memaksa pengusaha untuk pindah, karena banyak pekerja yang tinggal di sekitar kawasan industri.

Begitu pula dengan kondisi perekonomian di sekitar industri yang sudah tumbuh baik.

”Relokasi industri yang ada di wilayah itu membutuhkan biaya besar. Industri-industri di sana sudah ada sejak tahun 1970-an. Pemerintah tidak bisa memindahkan lahan industri dari Simongan dalam waktu dua tahun lagi. Apa pemerintah mau membantu biaya relokasi,” katanya, kemarin.

Meski begitu, pengusaha tetap setuju dengan larangan tidak ada penambahan atau perluasan industri di sana.

Di kawasan Simongan ada sepuluh industri di antaranya PT Semarang Makmur, PT Kurnia Jati, PT Kimia Farma, PT Phapros, PT Alam Jaya Sakti, PT ISTW (perusahaan baja), PT Damatex, PT Panca Jaya, PT Introsat, dan PT Panca Tunggal.

Satu Kawasan

Pengusaha juga mendukung Perda Tata Ruang yang mengatur lokasi industri harus berada di kawasan industri. Berdasarkan Perda 14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 2011-2031, pemusatan industri harus berada dalam satu kawasan yang sudah diperuntukkan. Mulai 2014 semua industri dilarang berdiri berdekatan dengan permukiman dan akan dipusatkan dalam satu kawasan.

”Kami mendukung perda, asal fasilitas di lingkungan industri harus benar-benar memadai. Kami minta pemerintah harus buat regulasi pertanahan yang terkait soal harga, perizinan, dan hukumnya. Pemerintah harus tegas agar tidak ada LSM yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras pengusaha,” ujarnya.

Menurut Frans, pengusaha menuntut pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang memadai, dan regulasi pertanahan yang tegas. Sebab saat ini jumlah kawasan industri di Kota Semarang sangat terbatas, sehingga biaya pengadaan tanah cukup mahal dan membebani perusahaan. ”Kalau pemerintah tidak bisa memenuhi itu, bagaimana industri bisa berkembang,” ujarnya. (J8-39)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER