panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
09 April 2012
Menguji Kesamaan dalam Hukum
  • Oleh M Issamsudin
"Sebaliknya, bila Denny terbukti tidak menampar Darso maka kebenaran itu pun harus dihormati dan faktanya dipublikasikan"

KASUS penamparan terhadap sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau, yang diduga dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana pada Selasa (3/4) berbuntut. Sipir Darso Sihombing yang tidak menerima perlakuan itu menggalang dukungan.

Berbagai dukungan pun mengalir, tak hanya dari sesama sipir tapi juga politikus Senayan. Denny pada akhir sidak di lembaga pemasyarakatan itu juga telah meminta maaf kepada para sipir, dan melalui media ia membantah menampar. Kemenkumham juga membentuk tim pencari fakta dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Sam L Tobing (SM, 05/04/12).

Sungguh ironis bila dugaan itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, benar adanya yang konse-kuensinya akan memosisikan Denny sebagai terlapor dalam kasus penganiayaan. Seseorang yang menjadi Wamenkumham, dilaporkan ke Polri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sebetulnya tidaklah aneh.

Menurut hukum, memang begitu risikonya kalau seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan.

Bila Daryo melaporkan kasus penganiayaan itu, ada keharusan bagi Polri untuk berani bertindak sesuai aturan hukum. Baik Daryo sebagai sipir LP maupun Denny sebagai Wamenkum memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Jangan ada pengistimewaan untuk wakil menteri. Meski terkait dengan wamenkumham, penanganan kasus itu dapat menjadi tolok ukur profesionalisme Polri dalam menghormati asas equality before the law.

Konsekuensinya, kasus itu akan menjadi penguji keampuhan asas itu yang menjunjung tinggi persamaan tiap warga negara di depan hukum. Polri juga harus bisa memberi jaminan perlindungan keamanan bagi Darso tanpa harus diminta karena hal itu menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memang merupakan tugas Polri.

Hormati Kebenaran

Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bila Deny terbukti menganiaya bisa jadi membuat citra pemerintahannya  makin terpuruk. Karena itu, Presiden seyogianya lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan. Kita juga perlu mengapresiasi sikap Kemenkumham yang siap membentuk tim pencari fakta dipimpin irjen.

Dari kacamata hukum, bila faktanya Denny melakukan tindakan berunsur pidana kekerasan fisik maka ia harus segera diberhentikannya dari jabatannya. Presiden juga harus mendukung dalam rangka memberi contoh yang baik, termasuk mengawal penyelesaian kasus tersebut. Rasanya naif bila seorang Wamenkumham malah melawan hukum. Tindakan itu bila benar dilakukan juga merusak tatanan hukum.

Sebaliknya, bila Denny terbukti tidak menampar Darso maka kebenaran itu harus dihormati dan faktanya dipublikasikan sekali pun proses hukumnya masih berjalan. Fakta Denny tidak melakukan penganiayaan, sangat kita harapkan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya.

Bukan fakta hasil rekayasa dan bukan pula bagian dari skenario perdamaian antara Denny dan pihak Darso yang berpayung kebohongan.

Kebohongan itu menyakitkan. Bagaimana mungkin, kalau sebenarnya ada penganiayaan, telanjur dipublikasikan, kemudian ada publikasi pascaperdamaian seolah-olah tidak ada penganiayaan? Kebohongan kepada publik, apalagi dilakukan pejabat publik, tidak boleh terjadi. Terlepas dari benar tidaknya terjadi penganiayaan, sangat diharapkan semua pihak berkata jujur.

Bila ada yang salah, apa susahnya mengaku dan meminta maaf. Sebaliknya, memberi maaf juga bagian dari  bingkai perdamaian. Termasuk bila ada yang tidak proporsional melihat kasus itu.

Bagaimanapun, asas equality before the law adalah pedoman, sekaligus senjata ampuh bagi semua pihak, terutama aparat hukum, untuk menegakkan hukum dan mewujudkan NKRI sebagai negara hukum. (10)


— M Issamsudin, PNS Pemkot Semarang, peminat masalah hukum


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER