PEKALONGAN-Banyak­nya kelemahan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan SD-SMP akan dibahas dalam sarasehan pendidikan yang menghadirkan Prof Dr Nugroho, dosen Unnes serta anggota Komisi II dan Komisi X DPR RI.

Ketua Panitia, Drs Soni Hik­malul MSi, menjelaskan, ke­giatan yang akan berlangsung hari ini di aula Kospin Jasa Lantai 4 Jl Dr Cipto Pekalongan itu diselenggarakan Dewan Pendidikan Pekalongan bekerja sama dengan Kospin Jasa dan Suara Merdeka Biro Peka­longan.

Sarasehan itu mengundang 80 orang itu terdiri atas stakeholder pendidikan Peka­longan dan Dewan Pendidikan Jateng, dan perwakilan dewan pendidikan se-Eks Karesidenan Kedu, Ba­nyumas, dan Pati. Pematerinya adalah dosen Unnes Nugroho, Drs Hakam Naja (wakil ketua Komisi X DPR RI), Nasrullah SIP (anggota Komisi II DPR RI), Welas Waluyo, tokoh pendidikan Pekalongan yang juga menjabat wakil ketua Dewan Pendidikan Pe­kalongan dan drg Agus, kepala Badan Ke­pegawaian Daerah Pemkot Pekalongan.

Selain mengulas khusus Permendikbud 60/2011, sarasehan itu juga akan membahas Su­­rat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang Penataan Guru PNS yang akhir-akhir ini juga meresahkan sekolah swasta.

Soni mengatakan, soal pendidikan memang daerah berkesempatan mengatur seluas-luasnya dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada.

Kelemahan

Berkenaan dengan pendidik­an ini, banyak regulasi yang aplikasi di lapangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu terjadi karena tidak bisa diterapkan di suatu daerah atau adanya kelengahan daerah itu sendiri. Contoh terkini adalah mekanisme penyaluran dana BOS.  

Permendikbud 60/2011 dan SKB lima menteri juga termasuk salah satu yang ditengarai ba­nyak menimbulkan hal-hal yang dapat memengaruhi laju mutu pendidikan.

Menurut Soni, dengan kenyataan itu, maka Dewan Pen­didikan Pekalongan menyelenggarakan sarasehan dengan ha­rapan bisa mengeluarkan beberapa pemi­kiran dan rekomendasi agar pelaksanaan dua peraturan itu dapat dilaksanakan de­ngan beberapa koreksi.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Peka­longan, Welas Waluyo, menambahkan, ke­lemahan Permendikbud 60/2011 itu antara lain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat untuk memajukan mutu pendidikan.

Padahal dalam UU Sisdknas, pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ke­mudian kenaikan BOS ternyata juga tidak cukup untuk menjamin dan meme­nuhi kebutuhan biaya pendidikan yang mema­dai guna peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional.

Selanjutnya, pemberlakuan larangan pungutan seperti diatur dalam Permen­dikbud 60/2011 juga tidak tepat waktu. Larangan pungutan dilakukan sejak tahun baru Januari 2012 sedangkan anggaran sekolah sudah berlaku mulai tahun ajaran baru (Juli). (A15-86)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook