SEMARANG - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng pekan ini berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi masukan agar melakukan supervisi terhadap pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk korban gempa Klaten.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, Selasa (23/3) ia akan berangkat ke Jakarta. Selain kasus dana gempa, pihaknya juga akan meminta KPK mensupervisi sejumlah kasus lainnya, antara lain dugaan korupsi Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) yang disidik Kejati Jateng dan kasus korupsi subsidi perumahan di Perum Griya Lawu Asri, Karanganyar.

”Bantuan untuk korban gempa di Klaten yang terjadi tahun 2006 itu sangat besar, lebih dari Rp 1,5 triliun, dari APBD Provinsi 2006-2007 dan APBN 2006-2007. Namun, Kejaksaan Negeri Klaten hanya mengusut kasus di satu desa saja, yakni Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper. Kami ingin agar seluruh bantuan di 80 desa itu diusut. Sebab kami khawatir, pemotongan terjadi di hampir semua desa,” katanya.

Tidak Serius

Informasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, nilai bantuan dana untuk korban gempa Klaten dari APBD Jateng 2006 Rp 35 miliar dan dari APBD Jateng Rp 46 miliar. Kabid Investigasi BPKP Sumitro kemarin meluruskan keterangan dia sebelumnya, menyangkut bantuan dari ABPN.

Menurut Sumitro, bantuan dari APBN 2006 Rp 900 miliar, di antaranya yang dikucurkan pada tahun 2007 Rp 546 miliar. Adapun bantuan dari APBN 2007 Rp 1 triliun. Apabila ditambah bantuan dari APBD Jateng, berarti totalnya hampir Rp 2 triliun.

Eko Haryanto mengatakan, kasus itu dulu pernah diadukan ke KPK yang kemudian meneruskannya ke Kejaksaan Agung. Bahkan, sudah lebih dari setahun yang lalu Kejagung melakukan penyelidikan, namun sampai kini tidak ada hasil yang memuaskan.

Presidium Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai pengusutan kasus dana gempa Klaten tidak serius. Oleh karena itu, kasus tersebut harus diambil alih Kejati. (H30-65)
(/)