JAKARTA-Pemerintah hampir menuntaskan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).  Dalam draf disebutkan pembangunan menara base transceiver station (BTS) tertutup untuk asing.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan proses finalisasi Perpres tentang DNI ditargetkan selesai akhir Maret ini. Beberapa sektor yang terbuka untuk investor asing, lanjut dia, di antaranya kesehatan sebesar 67% dan pertanian 49%. Dalam Perpres tentang DNI sebelumnya, pemerintah tidak membatasi investasi asing di sektor pertanian. ‘’Sektor pertanian 49% tidak termasuk kelapa sawit. Hal-hal yang sangat strategis bagi Indonesia dibatasi untuk asing,’’ tuturnya.

Pembangunan menara telekomunikasi atau BTS, kata dia, murni untuk investor nasional. Hal itu sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sektor kesehatan yang terbuka sebesar 67% untuk asing, ujar dia, sebelumnya hanya terbuka di Surabaya dan Medan. ‘’Sekarang di semua wilayah tanpa batasan khusus untuk rumah sakit dan poliklinik,’’ ungkap Gita.

Sektor pendidikan, kata dia, akan dibuka tapi tidak ada batasan investasi asing. Syaratnya, investasi asing bisa masuk jika sudah ada badan hukum pendidikan.
Gita menambahkan pemerintah juga menetapkan dua sektor yang sebelumnya tidak masuk draf DNI, yakni sektor jasa kurir dan industri kreatif. Masing-masing terbuka untuk asing sebesar 49%. ‘’Namun, pemerintah tidak membahas investasi sektor jasa konstruksi,’’ ucapnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan revisi Perpres tentang DNI sudah 99% menuju final. ‘’Kalau kita konsisten tentang PMA dan PMDN, tidak semua untuk asing,’’ tegasnya.

Khusus pembangunan menara telekomunikasi (BTS), pembiayaannya dapat menggunakan sindikasi perbankan dalam negeri. (J10-27) (/)