PURWOKERTO -Upaya memerangi dan mencegah terorisme di Tanah Air tidak murni menjadi tugas jajaran kepolisian. Kalangan TNI mestinya juga dilibatkan termasuk elemen masyarakat.

''TNI dilibatkan untuk bisa bekerjasama dengan polisi. Cuma masalahnya peran TNI tidak nampak, karena terkait keputusan politik di DPR,'' kata Komando Markas Besar LSM Merah Putih Nasional Eddy Hartawan Siswono, di sela-sela acara silaturahmi akbar jajaran pengurus pusat dengan provinsi dan kabupaten di Hotel Indrapana Baturraden, Banyumas, Sabtu (13/3).

Silaturahmi akbar dihadiri jajaran pengurus dan relawan seperjuangan dari pusat sampai daerah LSM yang pernah terlibat membebaskan Manohara ini. Hadir pula Komando Markas Daerah Jateng Cakra Buana, Komando Markas  Daerah Banyumas Bambang Semeru.

Pelibatan TNI dalam memerangi terorisme dan ancaman separatisme, kata  Eddy, di antaranya harus disiapkan payung hukum yang jelas. Payung hukumnya harus diambil oleh Presiden sebagai panglima tertinggi. Presiden memiliki hak prerogratif meminta keterlibatan jajaran TNI.

''UU Anti Terorisme, itu hanya memberi peran kepada jajaran kepolisian,'' milainya.

Adu Domba

Selama ini banyak masyarakat yang bertanya di mana peran TNI dalam ikut memerangi terorisme. TNI dianggap pasif. Padahal kalau diberi peran mereka bisa bekerjasama dengan polisi dan elemen masyarakat. Sehingga upaya pencegahan dini bisa dilakukan secara maksimal.

Peran TNI selama ini tidak maksimal, nilai dia, karena ada pelemahan secara sistematis dan politis di DPR. Pengurangan peran TNI karena terkait keputusan politik.

''Saya sepakat pelibatan TNI memang harus dibatasi. Jangan sampai seperti zaman dulu juga. Setelah dilibatkan tetap harus mengikuti prosedur, tidak asal bisa menangkap seseorang yang dicurigai. Hukum tetap harus jadi panglima, bukan politik yang jadi panglima,'' katanya.

Kalau unsur TNI mulai babinsa sampai koramil difungsikan untuk mengali informasi dan ikut melakukan pencegahan maupun penanganan, pasti dampaknya lebih besar ke masyarakat dan bangsa ini.

TNI dinilai sudah terlatih dan memilki kemampuan yang lebih untuk pencegahan dan penanganan masalah keamanan negara. Mereka dilibatkan kalau terkait dengan adanya indikasi aktivitas masyarakat yang akan merakit bom dan yang mau angkat senjata untuk memisahkan dari NKRI.

Menurut Eddy, terorisme dan gejala sparatisme lain gampang muncul di Indonesia, karena bangsa ini mudah diadudomba. Itu terjadi sejak zaman penjajahan Belanda.

''Karena bangsa ini mudah diadu domba, sehinggga diimingi-imingi dana yang besar akhirnya mengatasnamakan agama bisa melakukan teror ke masyarakat,'' katanya. (G22-63) (/)