SEMARANG- Kejaksaan Tinggi Jateng menjadwalkan memeriksa Toni Haryono, suami Bupati Karanganyar Rina Iriani, pada Selasa (9/3) ini. Toni akan diperiksa terkait permasalahan dugaan korupsi KPR bersubsidi pada pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dan subsidi rehabilitasi rumah penduduk di Karanganyar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Salman Maryadi mengatakan, nama Toni telah disebut-sebut oleh saksi-saksi yang disidik, terkait pembangunan Perumahan GLA. Toni tercatat sebagai ketua Badan Pengawas KSU Sejahtera pada 2007-2008.

Untuk itu, yang bersangkutan akan dimintai keterangan. Tidak jelas pemeriksaan tersebut berkenaan apa saja. Salman belum bersedia menjelaskan.

Sejauh ini sudah belasan saksi diperiksa penyidik. Antara lain Bendahara KSU Sejahtera Nunik Tatik Kartiningsih, staf KSU Sejahtera Udin Darsono, Nanik Trianingsih, dan A Evi Donna, karyawan KSU. Selain itu penyidik pun memeriksa Manajer Perum Perumnas V Cabang Solo Agung Parabudi, General Manager dan Asisten General Manager Perum Perumnas Regional V/Semarang Ir Heri Erwanto dan Yuni H, serta Bendahara KSU Karanganyar Bersatu Sukarno.

Menurut Salman, KSU Sejahtera merupakan pengembang awal perumahan tersebut. Dalam perjalanannya, pengembang berganti menjadi KSU Karanganyar Bersatu. KSU Karanganyar Bersatu tersebut ternyata tidak dikenal oleh Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Diperiksa

Kemenpera menyatakan subsidi disalurkan lewat KSU Sejahtera. Dalam perkembangannya, Perum Perumnas Regional V/Jateng memutuskan hubungan kerja sama dengan KSU Karanganyar Bersatu.

Dia melanjutkan, dana KPR bersubsidi yang diperbantukan sebesar Rp 11,9 miliar, sedang subsidi Kepmenpera untuk pemugaran dan renovasi rumah-rumah penduduk senilai Rp 23 miliar lebih. Dari total subsidi itu, yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 15 miliar.

Tim penyidik Kejati kemarin telah memeriksa kembali bos KSU Sejahtera Handoko Mulyanto, tersangka kasus tersebut, serta sejumlah saksi. Handoko diperiksa sejak pukul 11.00 hingga menjelang magrib. Menurut kuasa hukum Handoko, Dwiyono Notosaputro SH, usai mendampingi kliennya, pemeriksaan itu berkisar masalah-masalah teknis pembangunan yang belum selesai. Juga seputar realisasi subsidi yang tidak sesuai dengan nilai subsidi yang dikucurkan. “Berputar-putar sekitar itu saja, tapi menjadi lama karena harus mencocokkan data-data dan sebagainya. Banyak tadi pertanyaannya, tidak hafal saya. Pemeriksaannya (terhadap Handoko) belum selesai, rencananya dilanjutkan pekan depan,” katanya. (H30-60) (/)