KUDUS-Ribuan pabrik rokok di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus mulai 2007 - 2010 gulung tikar.

Selain karena kalah bersaing dengan sesama pabrikan, penutupan itu terkait upaya penertiban ketentuan cukai yang gencar dilakukan petugas selama kurun waktu tersebut.

Kepala Seksi Layanan Informasi KPPBC, Heru Djatmiko didampingi Zaini Rasyidi, mengemukakan hal itu siang kemarin.

Ditambahkan, pada 2007 jumlah pabrikan rokok di wilayah KPPBC atau eks Karesidenan Pati mencapai 2.240 perusahaan. Sedangkan saat ini, jumlahnya tercatat hanya 316 perusahaan.

”Jumlah tersebut sudah relatif stabil. Pengertiannya, meski banyak perusahaan yang tidak melakukan proses produksi, pengajuan pendirian pabrik baru tetap ada,” jelasnya.

Jumlah pabrikan tersebut terdiri atas golongan III (65 persen), golongan II (30 persen) dan golongan I (5 persen). Disebut pabrikan rokok golongan I bila produksinya di atas 2 miliar batang per tahun.

Sedangkan untuk golongan II setiap tahun memproduksi antara 500 juta - 2 miliar batang per tahun. Dan terakhir, untuk golongan III produksinya di bawah 500 juta batang per tahun.

”Jumlah perusahaan sudah stabil, karena yang ada saat ini dianggap telah mengikuti ketentuan cukai,” tandasnya.

Sedangkan pengaruh kenaikan cukai yang diberlakukan awal tahun ini, Zaini menyatakan sejauh ini memang belum terlihat. Pasalnya, pita cukai untuk bulan Januari dan Februari 2010 telah dibeli pemilik perusahaan pada Desember 2009.

”Jadi soal ada pengaruhnya atau tidak, tentu dapat dilihat pada akhir Maret mendatang,” ungkapnya.

Fakta lain, yakni pemasukan cukai untuk bulan ini juga melampaui target. Bila setiap bulan KPPBC ditarget pemasukan sebesar Rp 1,3 triliun, untuk bulan ini saja sudah mencapai Rp 2 triliun.

Mengenai pengaruh kebijakan di sektor perokokkan, sepenuhnya memang menjadi kewenangan pusat. Hanya saja, pihaknya memastikan semua golongan pabrikan juga akan mengalami dampak yang sama.

”Semua tentu akan terkena dampaknya, meski ukurannya berbeda,” tandasnya.

Disinggung prediksi akan adanya PHK massal terkait kebijakan cukai yang diberlakukan pemerintah, pihaknya menyatakan tidak berkompeten menjawabnya. Satu hal yang pasti, meski persentase pabrikan golongan I lebih kecil, dalam hal jumlah tenaga kerja dan setoran cukainya, jauh lebih banyak dari golongan di bawahnya.

”Untuk setoran cukai misalnya, golongan I menyumbang lebih dari 95 persen,” ujarnya. (H8-33) (/)