KUDUS  -Kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri rokok terkait sejumlah tekanan yang dialami pabrikan saat ini, sepertinya bukan mengada-ada.

Hal demikian terutama akan mengancam perusahaan rokok golongan III atau yang berproduksi di bawah 500 juta batang per tahun. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, HA Guntur, kemarin. Menurut dia, pada masa mendatang situasi yang dialami produsen golongan III akan semakin sulit. ''Di Jawa Tengah, jumlah pabrikan golongan III mencapai 70 perusahaan,'' tandasnya.

Awal tahun ini misalnya, pihaknya disodori kebijakan kenaikan cukai (SM 2/3). Kondisi demikian menyebabkan harga rokok di pasaran meningkat. ''Pada saat daya beli menurun, tentunya omzet pabrikan juga akan menurun,'' tandasnya.

Belum selesai masalah tersebut, sektor industri rokok juga diusik dengan wacana Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP Nomor 19 Tahun 2003 mengenai pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Salah satu yang akan dibatasi melalui regulasi itu, soal pembatasan lahan tembakau serta iklan rokok.

Mengenai iklan rokok, diyakini memang akan membawa dampak. Namun demikian, dalam beberapa hal pihaknya justru menyepakati hal tersebut. Pasalnya, beberapa di antaranya memang perlu dikritisi.

Sedangkan pembatasan lahan tembakau diyakini juga akan mendorong mahalnya bahan baku rokok tersebut. Tentunya, pabrikan yang bermodal pas-pasan tidak akan dapat membelinya.

Dari beberapa hal di atas, secara umum akan mengancam industri rokok yang ada. Bila pabrikan tidak dapat mempertahankan produksinya, tentu akan mengimbas para pekerjanya. Untuk golongan III, masing-masing perusahaan rata-rata mempekerjakan sekitar 100 pekerja. Belum lagi, mereka yang profesinya terkait sektor tersebut. ''Misalnya, petani tembakau, pengasong dan sejenisnya,'' tandasnya.

Terpisah, seorang pemilik pabrikan rokok golongan III, MF Pieter menyatakan, kondisi sektor perokokan saat ini memang sedang sulit. Untuk itu pihaknya mengharapkan agar pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang dapat melindungi pelaku usaha di level tersebut.

''Misalnya agar masing-masing pabrikan dapat bersaing pada level masing-masing. Misalnya, pabrikan besar tidak membuat perusahaan dengan  level yang lebih rendah,'' imbuhnya. (H8-33) (/)