NEGERI ini mungkin pantas dijuluki negeri pemimpi. Setiap saat ada produksi impian untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri disegani di dunia, meski hampir selalu kalah dalam pelbagai hal.

Mimpi ada, tapi pencapaian belum mengarah pada optimisme, karena telanjur terlena dengan angan tanpa kerja dan bukti. Pandangan sinis ini memang untuk memunculkan peringatan atas kelengahan dalam memahami ’’ideologisasi peringkat’’ dalam segala hal di dunia ini.

Universitas pun menjadi sasaran untuk menghadirkan ’’ideologisasi peringkat’’ dan ’’hierarki edukasi-politis.’’

Sekian universitas di negeri ini selalu mendambakan mencapai peringkat atas dalam pelbagai versi pemeringkatan universitas se-dunia. Impian menjadi universitas dengan level internasional selalu menggiurkan dan melenakan.

Ikhtiar dilakukan dengan pamrih ada penilaian dan legitimasi mulai dari kualitas sampai popularitas. Peringkat kentara menjadi alasan logis persaingan pelbagai universitas untuk membenahi diri, meski kadang mengabaikan substansi dari sistem pemeringkatan.

Kesanggupan menduduki peringkat tertentu terus memicu persaingan demi nama baik dan pemenuhan target institusional. Pola ini hampir membuat iklim pendidikan tinggi di negeri ini mengalami bias popularitas atau selebritas, tapi alpa kualitas. Kriteria-kriteria dalam pemeringkatan tentu dalam pamrih tertentu bisa termanipulasikan demi impian peringkat.

Refleksi atas peran dan makna universitas perlu dilakukan agar persaingan tidak sekadar terjadi pada peningkatan kuantitas dan pemberian ijazah dengan gampang.

Pelbagai universitas hampir memakai pola sama untuk memikat calon mahasiswa dengan ’’’seni merayu massa’’ (meminjam ungkapan Garin Nugroho). Rayuan itu tampak dalam iklan di media cetak atau elektronik, brosur, pamflet, atau sosialisasi di sekolah.

Universitas hampir seragam membuat tawaran: gedung ber-AC, kuliah pakai laptop, ada hotspot, minimarket, kompleks hiburan, atau semua pengajar sudah bergelar S2 dan S3. Seni merayu massa ini mirip ’’penjualan’’ tak intelektual, tapi mengandung bias-bias komersialisasi.

Pertanyaan atas peran universitas atau perguruan tinggi di negeri ini telah digulirkan sejak tahun 1950-an, tapi belum menemukan jawaban paripurna. Jawaban harus terus dirumuskan untuk bisa menanggapi zaman dan menentukan misi masa depan.

Universitas mesti memiliki spirit pembaruan dan bukan pembatuan. Kritik dan usulan diajukan dengan segala perubahan dan kemandekan, karena dalam dua periode akhir tampak ada gejala universitas seperti ’’pabrik’’, ’’tempat belanja identitas’’, atau ’’taman menghibur diri.’’ Universitas mulai kehilangan aura dengan pelbagai alasan: kebijakan negara, situasi pasar, atau modal.

Soedjatmoko dalam buku Menjadi Bangsa Terdidik (2010) mengingatkan: Universitas merupakan lokus potensi pembaruan bangsa. Pernyataan ini mengena pada substansi peran universitas.

Pemenuhan peran ini ternyata tidak gampang, karena godaan-godaan zaman. Universitas kerap lupa diri, karena kena candu untuk sekadar meladeni kebutuhan pasar tenaga kerja atau mencetak sarjana-sarjana ’’kosong’’.

Peningkatan jumlah mahasiswa dan lulusan sarjana atau pascasarjana tidak mungkin jadi bukti sahih kalau universitas telah mengambil peran sentral dalam pendidikan untuk misi pembaruan bangsa.

Inflasi Ijazah

Kritik keras diajukan Thomas Brandt (1997), dengan pernyataan bahwa di Indonesia telah terjadi ’’inflansi ijazah’’. Sertifikat, diploma, atau ijazah tidak selalu mencerminkan kemampuan pribadi si pemegan (Alois A Nugroho dalam ’’Plagiarisme dan Intelektual Publik’’, Kompas, 16 Februari 2010).

Istilah ’’inflansi ijazah’’ merupakan ironi karena membuktikan misi pendidikan di negeri ini terkesan sekadar peraihan ijazah dan gelar. Misi pendidikan sebagai homonisasi dan humanisasi terus terlupakan tanpa sesalan.

Sistem peringkat universitas di dunia mesti jadi bentuk penyadaran untuk tidak meluapkan impian dan melupakan peran inti universitas. Pemeringkatan tentu merepresentasikan perbandingan sistem pendidikan di pelbagai negara. Perbandingan ini kadang memuat tendensi homogenisasi dengan penentuan kriteria dan pengukuran.

Universitas-universitas di Indonesia untuk menduduki peringkat atas tentu harus kelelahan untuk memenuhi standardisasi universitas di kawasan Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Model standardisasi ini mungkin bisa mengakibatkan Indonesia kehilangan keunikan dalam model pendidikan di universitas, meski pemberlakuan sistem mayoritas mengadopsi dari Barat.

Ilustrasi dan analisis kritis mengenai perbandingan sistem pendidikan bisa dielajari dalam buku Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer (2005) susunan IN Thut dan Don Adams.

Studi komparatif adalah penyelidikan atas bentuk dan praktik institusional yang dapat ditranspalasikan dari satu kebudayaan ke kebuayaan lain.

Sistem pemeringkatan dengan pengertian ini tentu menghendaki ada kepemilikan kekuatan dan keunggulan universitas. Model komparatif ini patut jadi target dalam peningkatan kualitas universitas di Indonesia ketimbang mendambakan popularitas.

Barangkali karena sistem komparatif itu muncul gejala universitas-universitas di Indonesia tidak memikat ketimbang keinginan orang untuk kuliah di pelbagai universitas di Singapura, Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Australia, Malaysia, Belanda, atau Italia.

Pemahaman pemeringakatan di dunia dan gejala pilihan studi ke luar negeri mesti jadi tanda seru untuk universitas atau perguruan tinggi di Indonesia sadar diri mengurusi kualitas secara substansial, dan tidak memanjakan impian tapi jatuh dalam bias popularitas. (37)

— Bandung Mawardi, peneliti Kabut Institut Solo
(/)