KUDUS - Aliansi Serikat Buruh dan Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus (ASBEMPBK) menilai, aksi ribuan buruh yang kontra dengan perjuangan kelompoknya, sebagai sesuatu yang ironis.

Pasalnya, mereka justru menolak diberlakukannya jaminan sosial tenaga kerja sesuai undang-undang dan memilih regulasi di bawahnya.

”Bagi kami, gerakan buruh propengusaha tersebut justru menguntungkan karena dengan adanya pro dan kontra akan memperjelas fakta terjadinya eksploitasi buruh rokok di Kudus,” kata juru bicara aliansi buruh, Moch Jayadi dan Saiful Bahri, melalui siaran persnya kepada Suara Merdeka, siang kemarin.

Ditambahkannya, aksi seperti yang dilakukan siang kemarin sudah lama diprediksi kelompoknya.

Namun demikian, aliansi buruh akan tetap memperjuangkan penegakan hukum perburuhan di Kabupaten Kudus. Pihaknya menilai selama ini buruh rokok di Kudus sebagian masih buta hukum perburuhan.

”Dengan demikian wajar bila mereka mudah dihasut dan dibekali informasi yang salah akan peraturan yang sebenarnya,” jelasnya.

Tidak Profesional

Lebih lanjut, pihaknya juga menyesalkan sikap Dinsosnakertrans dan Perindagkop Kudus yang tidak profesional dalam menerima aduan pelanggaran yang dilakukan PPRK.

Pembiaran dan ketidakberanian penegakan hukum yang dilakukan institusi tersebut akan berdampak pada pengaburan kebenaran hukum.

”Sikap diam Dinas Perindagkop terhadap penyalahgunaan badan hukum koperasi oleh PKKIRK yang berpraktik asuransi mengakibatkan rusaknya tatanan hukum yang telah diatur jelas wilayah kerjanya,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya mengajak semua elemen untuk dapat mencermati dan mendukung fakta yang ada. Pihaknya optimistis, kebenaran tidak akan dapat dibeli.

”Kami akan melakukan aksi lanjutan demi tercapainya perjuangan dan pemberdayaan hukum bagi para buruh di Kudus,” imbuhnya.
Selanjutnya, aliansi buruh akan terus mengawal penegakan hukum perburuhan yang ada. Salah satunya, mengawal Somasi Kajati Jateng terhadap PPRK dan PKKIRK serta perusahaan rokok lainnya. (H8-54) (/)