KUDUS - Ucapan beberapa wakil rakyat untuk mempertimbangkan kembali tunjangan perumahan bagi mereka tak terbukti. Rapat paripurna Kamis (25/2) lalu tetap memutuskan anggaran itu ada. Besarannya pun tak berubah, yakni Rp 5 juta untuk ketua, Rp 4,75 juta untuk wakil ketua, dan Rp 4,5 juta untuk anggota, setiap bulannya.

Dari tujuh fraksi yang ada, hanya satu yang mengungkap persoalan tersebut, yakni Fraksi PDI Perjuangan. Ketua fraksi itu H Sunarto berpendapat, untuk menentukan besaran tunjangan mestinya harus melalui kajian secara maksimal dan melakukan survei lapangan tentang harga pasaran sewa rumah sebagai bahan untuk menghitung besarannya. Dia lantas menegaskan, fraksinya mengambil sikap minder heit nota atau tak bertanggung jawab khusus tentang keputusan tunjangan perumahan tersebut.

Dia menjelaskan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah telah mengatur tunjangan itu. Isinya kurang lebih mengatakan, tunjangan diberikan jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD. Tunjangan tersebut diberikan setiap bulan dalam bentuk uang. Meski demikian, pemberian tunjangan tersebut harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas harga setempat yang berlaku.

Palu Kekuasaan

Juru Bicara Kudus Legislative and Executive Watch (Klew) Suwoko, menilai kebijakan tersebut mengabaikan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah bersuara.

”Beberapa elemen bahkan telah bertemu langsung dengan pimpinan Dewan, dan pada pertemuan itu mereka menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan kembali soal jumlah. Namun, hasil pertimbangan ulang itu jelas mengecewakan karena tak ada yang dirubah,” jelasnya.

Pengamat sosial politik Saekhan Muchith menilai Dewan telah benar-benar menggunakan paradigma ”palu kekuasaan.” Artinya para anggota Dewan menafikan apa yang terjadi atau berkembang di kalangan masyarakat. Apapun komentar masyarakat, karena palu kekuasaan yang punya hanya Dewan, maka jika palu sudah diketok semua menjadi sah dan legal. Jika paradigma seperti itu diteruskan, akan menjadi preseden buruk bagi tumbuhnya demokrasi dan berkembangnya aspirasi masyarakat.(H35-79) (/)