SALAH satu karakter khas mahasiswa di Dunia Ketiga adalah 0mengambil peran aktif dalam bentuk perlawanan. Beberapa di antaranya memprotes penyalahgunaan wewenang kekuasaan, melawan rezim despotik, neo-imperialisme/neo-liberalisme. Paradigma ini membawa konsekuensi mahasiswa selalu mencari ruang bagi aktualisasi perlawanan.

Di tengah fenomena zero trust leader (kehilangan pemimpin yang bisa dipercaya), bangsa ini membutuhkan intelektual yang mampu menyuarakan dan mempunyai keberpihakan kepada rakyat. Harapan intelektual tersebut tertumpu pada insan kampus, terutama mahasiswa.

Aksi solidaritas menyambut 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, yang dilakukan elemen mahasiswa dan aktivis demokrasi di berbagai daerah menjadi bukti akumulasi kekecewaan atas involusi keadaan yang tak kunjung membaik.

Secara prosedural kenegaraan, mungkin saja sebagian besar mahasiswa maupun rakyat tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi prioritas pemerintah. Meskipun pada National Summit (12/09), beberapa Menteri telah memberikan prioritas 100 hari kinerja pemerintahan. Boleh saja setiap menteri mengklaim telah berhasil 100% dalam programnya, namun realitas di lapangan berkata lain. Belum ada perubahan terhadap kondisi kesejahteraan, jaminan kepastian hukum, masih buruknya kondisi kesehataan, terjadinya komersialisasi pendidikan, menjadi parameter lahirnya Gerakan 28 Januari.  

Ilmu untuk Kemanusiaan

Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian dari praksis intelektual yang terejawantahkan dalam demonstrasi  dilandasi oleh paradigma kritis. Paradigma inilah yang menjadi senyawa atau raison díetre gerakan mahasiswa. 

Paradigma ini berbeda dengan paradigma positivistik-objektif yang menganggap ilmu adalah bebas nilai (value free), yang dianggap sebagai penjamin status quo. Paradigma kritis lahir dari Mazhab Frankfurt Jerman, melalui tokoh-tokohnya seperti Marx Horkheimer dan Thodore W. Adorno yang berasumsi bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai (not value free). Ilmu sejauh mungkin diupayakan untuk mengonstruksi dan merekonstruksi tatanan sosial.

Klaim ’’bebas nilainya’’ ilmu pengetahuan hanya akan memenaragadingkan antara ilmu dengan masalah riil. Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/ BKK) yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah salah satu bukti bahwa di balik mitos bebas nilainya ilmu terkandung muatan kepentingan politis-ideologis, yakni bagaimana agar mahasiswa tidak lagi melakukan kritisisme atas kehidupan sosial-politik sebuah pemerintahaan.
Atas dasar inilah, kurang tepat juga apabila mahasiswa diidealkan sebagai sosok intelektual yang hanya berkutat pada kegiataan kampus dan dilarang ’’mencampuri’’ urusan-urusan politik.

Tentu saja menjalankan fungsi intelektual tidak melulu harus demonstrasi. Aspirasi dapat dilakukan melalui petisi, melawan dengan teks, pernyataan sikap (deklarasi) yang tak lain adalah variasi atas gerakan moral yang menghendaki bangsa ini menjadi lebih baik. Namun, bukan berarti demonstrasi adalah varian aspirasi yang salah, karena konsekuensi negara demokrasi selalu ada demonstrasi.

Antonio Gramsci dalam bukunya Selections from Prison Notebooks (1971), menyatakan: “All men are intellectuals, but not all men have in society the function of intellectuals”, bahwa semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua orang dalam masyarakat memiliki fungsi intelektual.

Kalimat Gramsci tentunya merefleksi bagi mahasiswa khususnya, bagaimana interpretasi mereka terhadap fungsi intelektual. Duduk diam berpangku tangan atau turun ke jalan, menyuarakan ketakadilan? (37)

— Gery Sulaksono, mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
(/)