Ada relasi intrinsik antara menjadi perempuan dan memiliki etika kepedulian. Perbedaan alami yang kentara antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan mengandung dan melahirkan. Kita mungkin mengaitkan kodrat perempuan sebagai ibu dengan sifat kepedulian alami. Demikian uraian James Rachels (Filsafat Moral, 2004: 295), ketika menyoroti keberadaan kaum perempuan dengan etika kepedulian.

Memang, ada kritik terhadap pandangan itu, seperti perempuan  dianggap memiliki sifat alamiah untuk merawat. Konsekuensinya, perempuan harus peduli dengan aneka risiko yang harus ditanggung. Tapi, untuk mengapresiasi perempuan yang dinilai mempunyai sifat peduli itu, bahasa yang dipakai masyarakat tidak memberi ruang terbaiknya. Mengapa?

Jika bahasa yang dipakai suatu komunitas dianggap vulgar, maka komunitas itu secara otomatis dinilai kasar. Bisa dikemukakan juga bahwa bahasa menunjukkan sensitivitas gender. Apabila bahasa yang digunakan menghargai kesetaraan gender, maka komunitas pengguna bahasa itu dapat dipastikan memberikan ruang yang sama bagi perempuan dan lelaki untuk mengekspresikan peristiwa sosial.

Peristiwa-peristiwa sosial yang dipandang penting bagi masyarakat disajikan dalam media massa, sehingga bahasa yang digunakan oleh media memperlihatkan semangat menghargai atau merepresi kesetaraan gender. Gejala yang dominan, bahasa media cenderung kasar dan menempatkan perempuan sebagai objek tontonan dan pembicaraan belaka. Terdapat dua contoh kasus faktual yang dapat dikemukakan dalam lingkup persoalan ini. Pertama, ketika media menyoroti pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa Antasari Azhar, jaksa membacakan secara terperinci pertemuan Antasari dengan Rhani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Antasari digambarkan mengajak Rhani melakukan hubungan seks. Peristiwa pembacaan dakwaan itu disiarkan secara langsung dua stasiun televisi.

Kedua, rencana kedatangan bintang film porno Maria Ozawa, yang terkenal dengan nama Miyabi, untuk shooting film berjudul Menculik Miyabi. Berbagai media menyajikan liputan yang mengandalkan daya tarik seksual Miyabi ketimbang kontrol sosial yang dapat dijalankan media. Gambar dan profil kehidupan Miyabi ditampilkan media secara bertubi-tubi. Seakan-akan ada nilai moralitas yang hendak ditegakkan dalam reportase itu. Padahal, soal yang lebih mengemuka adalah sensasionalisme dari sosok Miyabi itu sendiri. Kemungkinan besar, hal ini justru mendorong anak-anak yang semula tidak mengenal Miyabi sama sekali, lantas mencari informasi, gambar, dan video yang dimainkan bintang film porno asal Jepang itu melalui media internet.

Berwatak Maskulin

Apa arti semua itu? Dalam melakukan liputan, media tidak memiliki kepekaan gender. Perspektif penceritaan amat berorientasi pada seksualitas pria. Semakin detail suatu kasus diungkapkan, makin memberi kesenangan bagi gender maskulin. Para jurnalis boleh saja berkilah, itulah fakta yang nyata terjadi. Namun, harus ditegaskan bahwa fakta, tanpa kecuali fakta yang menjadi materi pemberitaan, tak pernah bebas nilai. Fakta selalu dibebani nilai-nilai tertentu, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai gender.

Lebih dari itu, apa yang disebut sebagai fakta selalu tercelup dalam bahasa. Padahal, setiap bahasa selalu memiliki ideologinya sendiri. Fakta terungkap dalam bahasa, sedangkan bahasa selalu membawa sudut pandang yang tidak pernah netral. Apabila bahasa yang diaplikasikan media  berwatak maskulin bisa dipastikan bahwa kekuatan kelelakian itu sendiri yang mendominasi lembaga media. Sedangkan gender feminin, yang lebih menekankan pada kelembutan, kepekaan, dan menghindari sensasi, secara otomatis mengalami ketersingkiran dalam media.

Benar pernyataan Ann Rosalind Jones (seperti dikutip Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, 1998) ketika mengritik bahasa maskulin: ”Sayalah pusat jagad raya yang utuh, dan memiliki kontrol diri. Siapa pun di luar saya di dunia, yang saya definisikan sebagai yang Lain, hanya bermakna dalam hubungannya dengan saya, sebagai laki-laki/Bapak, pemilik falus.” Dalam bahasa, termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan media, lelaki berposisi sebagai the Self (Sang Diri), sementara itu perempuan sebagai the Other (Sang Lain).

Bahasa media yang sepenuhnya dikendalikan laki-laki tanpa dapat dihindarkan mengarah pada falogosentrisme. Konsep falogosentrisme berasal dari tiga kata, yakni falus (phallus) yang berarti penis sebagai simbol kekuasaan lelaki, logos yang berarti pemikiran atau bahasa, dan centrism (sentrisme) yang berarti pusat. Falogosentrisme dalam bahasa media memperlihatkan kekuasaan logika berbahasa kaum pria dalam menghadirkan realitas. Bahasa yang menggunakan perspektif laki-laki menjadi pusat kebenaran. Lelaki menjadi pihak (subjek) yang mempunyai otoritas untuk berbicara dan menyampaikan fakta, sementara perempuan sebagai figur (objek) yang dibicarakan dalam berita.

Memberi Justifikasi

Berita-berita kejahatan, terutama kriminalitas yang terkait dengan kasus-kasus pemerkosaan, selalu menggunakan perspektif gender maskulin. Simaklah, misalnya, ungkapan-ungkapan pelaku pemerkosaan yang merasa ”tergoda”, ”terangsang”, atau ”tergiur” untuk menunjukkan motif pemerkosaan. Hal ini menempatkan perempuan yang menjadi korban kejahatan sebagai sosok yang ”menggoda”, ”merangsang”, dan ”menggiurkan”. Media membenarkan dan mempermaklumkan perkosaan itu, karena sosok perempuan dilihat sebagai target yang pantas menerima kekerasan seksual.

Fenomena itu memperlihatkan media terlibat dalam konstruksi gender tertentu. Aspek femininitas sengaja ditonjolkan, seperti muda, langsing, berkedudukan sebagai dekorasi, dan seterusnya. Konstruksi yang dihadirkan media disesuaikan dengan tatapan mata kaum pria (Yvonne Jewkes, Media and Crime, 2005). Artinya gender maskulin dijadikan pusat kebenaran dalam kebahasaan media, misalnya kata ”menggagahi” untuk membuktikan kejantanan pelaku pemerkosaan. Media pada domain ini memberi justifikasi terhadap peristiwa pemerkosaan.

Bahasa media yang menonjolkan watak falogosentrisme semakin menjadi-jadi ketika pelaku pemerkosaan di hadapan kamera dan alat perekam diminta membuat pengakuan secara terperinci. Sedangkan perempuan yang menjadi korban pun dipaksa memberikan kesaksian pada kekerasan seksual yang dialaminya. Apakah semua ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran material dalam prosedur hukum atau menegaskan moralitas sosial yang dianggap hampir roboh? Tentu saja, tidak!  (37)

- Triyono Lukmantoro, peminat kajian gender dan dosen FISIP Undip Semarang. 
(/)