PURWOKERTO-DPRD Banyumas didesak dan diuji keberaniannya untuk mengungkap praktek dugaan penyelundupan formasi CPNS dari kalangan guru SD wiyata bakti, yang sebelumnya masuk dalam pendataan tahun 2005 dan diloloskan serta diangkat menjadi CPNS. Para guru yang jumlahnya ratusan itu, kemarin mengadu ke DPRD untuk menanyakan nasib mereka.

Mereka yang diduga diselipkan untuk diberkas itu, berasal dari guru honorer yang sudah memenuhi syarat (MS). Sementara ratusan guru, tidak bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri dengan alasan datanya tak dimasukkan di BKN dan Men-PAN.

''Kita punya bukti-buktinya, siapa saja yang diloloskan ikut diberkas dan sekarang sudah menjadi CPNS. Padahal mereka juga sama dengan kita, sebagai guru wiyata bakti pendataan tahun 2005 dan dinyatakan MS,'' kata Sri Jatmiko, salah satu koordinator Forum Guru Wiyata Bakti MS yang mengadu ke DPRD, kemarin.

Ratusan guru itu kembali datang ke Dewan dengan tujuan, mereka mau memperjuangkan aspirasinya agar bisa diusulkan pengangkatan CPNS tahun ini atau dimasukkan prioritas untuk tahun-tahun berikutnya.

Termasuk mengadukan sejumlah kejanggalan saat dilakukan pendataan tahun 2005 dan temuan kasus dugaan rekayasa perubahan dan penertiban SK setingkat pejabat eselon dua dari SK lama, yakni SK kepala sekolah.

Nata Surasa Larasati, selaku koordinator forum tersebut juga mengakui punya bukti-bukti yang bisa ditindaklanjuti DPRD maupun elemen lain yang peduli terhadap nasib para guru SD honorer ini. 

''Kalau mau tahu detail ya langsung ke BKD. Di sana ada semua datanya. Tapi beberapa orang  kita sudah tahu karena mereka juga teman kita sendiri,'' katanya saat mau berdialog di ruang paripurna.

Status Diubah

Sri Jatmiko menambahkan, mereka yang diduga diloloskan ikut pemberkasan, karena status SK-nya diubah dari SK kepala sekolah menjadi pejabat daerah setingkat eselon dua. Dugaan rekayasa itu dilakukan oknum-oknum pejabat di dinas terkait waktu itu. Dugaannya ini terjadi saat terjadi pemberkasan tahun 2007.

''Yang aneh kan kita berangkat sama dengan kualifikasi MS-B tapi ada yang diselipkan bisa menjadi MS-A sehingga bisa diberkas dan sudah menjadi CPNS. Ini yang menurut kita ada rasa ketidakadilan,'' jelasnya. (G22-29) 
(/)