panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Suara Kedu
04 Maret 2009
Ratusan SK Penetapan Angka Kredit Palsu
KULONPROGO - Inspektorat Daerah Kulonprogo membongkar kasus surat
keputusan penetapan angka kredit yang diindikasikan palsu. 

Jumlah totalnya mencapai 173 dari 185 SK terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 lalu. Hendro Purnomo Sigit selaku Inspektur Daerah mengungkapkan, kecurigaan pihaknya bermula ketika banyak pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan naik pangkat terutama dari golongan IV A ke IV B.

Padahal untuk bisa naik ke jenjang itu seseorang harus memenuhi persyaratan termasuk membuat karya tulis dan hal itu cukup sulit. Instansinya lantas mengadakan pengecekan dan mendapati ada satu nama dengan tiga SK berbeda dan ternyata palsu.

’’Setelah kami lakukan pengecekan secara total ternyata jumlah SK yang diduga palsu mencapai 173, ada yang kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan PNS biasa,’’ ujar dia, kemarin.

Sebagian besar saksi yang telah dimintai keterangan mengatakan, mereka kesulitan membuat karya tulis karena faktor waktu dan usia sehingga mencari jalan pintas agar bisa memperoleh SK langsung.
Dia menyatakan akan mengusut tuntas kasus yang memalukan jajaran birokrasi tersebut.

Penetapan angka kredit (PAK) bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan adalah dasar untuk kenaikan pangkat pada jabatan fungsional tertentu. Seseorang harus memiliki angka kredit agar bisa naik dan harus mendapat surat keputusan dari Departemen Pendidikan Nasional. Apabila seseorang secara sah sudah memiliki PAK dan SK maka  bupati dapat menaikkan kepangkatan dan golongan yang bersangkutan.

Kepala Bagian Hukum Setda Bambang Sulistyo menjelaskan, memang ada PNS yang bertindak negatif untuk menaikkan pangkatnya. Mereka langsung menembus orang-orang pusat dengan imbalan uang agar memperoleh SK. Namun dia belum mengetahui secara pasti jumlahnya.

’’Kalaupun benar terjadi kecurangan, indikasinya ada di pusat. Kami masih menunggu hasil resmi penelitian yang dilakukan instansi berwenang,’’ imbuh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Djulistyo. (D19-70)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER