Keterlibatan perempuan dalam isu, pemberantasan, dan gerakan budaya antikorupsi masih terdengar sayup. Meskipun pada 16 Februari tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Perempuan Antikorupsi (PAK), yaitu program sosialisasi antikorupsi untuk perempuan, wacana keterlibatan perempun pada isu korupsi masih minim.

Sosialisasi program PAK masih belum masif. Hal ini berbeda dengan sosialisasi budaya antikorupsi pada lingkungan sekolah dan kampus. Isunya sudah sampai pada pengembangan kurikulum antikorupsi di sekolah dan pelatihan serta sosialisasi budaya antikorupsi.

Keterlibatan semua komponen masyarakat, terutama perempuan dalam memerangi tindak pindana korupsi sangat urgen, karena tindak pidana korupsi sudah sangat parah dan meluas. Perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.

Tingginya korupsi di Indonesia, bagi sebagian kelompok masyarakat menumbuhkan sikap apriori bahwa korupsi dianggap sebagai ”budaya”.

Para pakar dan praktisi hukum memasukkan korupsi sebagai tindakan pidana luar biasa (extra ordinary crime). Disebut luar biasa, karena ia telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan. Karena itu, korupsi pada hakikatnya adalah kejahatan kemanusiaan. Sebagai kejahatan luar biasa, penanganan korupsi tidak bisa dilakukan secara konvensional atau biasa-biasa saja. Perlu penanganan korupsi secara luar biasa. Salah satu adalah pelibatan peran perempuan. 

Menurut data yang dilansir oleh Transparency Internasional Indonesia (TII), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yakni urutan ke-111 dari 180 negara, berada dalam kelompok sama dengan Aljazair, Djibouti, Mesir, Mali, Kepulauan Solomon, dan Togo. Walau mengalami peningkatan indeks dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada 2009. Indeks Indonesia masih di bawah 3, artinya tingkat korupsinya masih tinggi.

Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia disebabkan karena belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam memerangi korupsi. Terutama peran aktif kelompok perempuan. Jika dilihat dari potensi perempuan terutama pada sektor domestik, peran mereka sangat strategis baik sebagai istri maupun ibu. Peran perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga sangat besar pengaruhnya dalam penanaman nilai dan budaya antikorupsi pada keluarga.

Affirmatve Action

Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang dapat berkontribusi pada gerakan budaya antikorupsi perlu terus digalakkan. Jika dalam ranah publik ada upaya politik affimatve action bagi peran perempuan, maka perlu juga digagas gerakan affirmative perempuan dalam upaya memerangi korupsi dan kampanye antikorupsi.

Dalam regulasi politik perempuan pernah mendapatkan energi affirmative action pada Pasal 214 UU No 10/2008, walau kemudian dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, perlu digagas juga upaya gerakan affirmative keterlibatan perempuan dalam partisipasi pemberantasan korupsi.

Menurut mantan ketua KPK Antasari Azhar (2009), terdapat hubungan antara korupsi dengan partisipasi perempuan. Korupsi akan mengalami penurunan sejalan dengan semakin meningkatnya peran perempuan.

Kebijakan yang lebih mendorong peran perempuan yang lebih luas dalam sektor publik dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat korupsi. Pernyataan Antasari merujuk hasil survei pada 4.000 pekerja dari 90 sektor di enam negara, yakni Argentina, Bolivia, Bulgaria, Indonesia, Guyana, dan Maldova. Perempuan lebih kurang toleran untuk memberikan suap. (http: //www.hukumonline.com).

Dalam proporsi perempuan sebagai manajer rumah tangga, maka perempuan dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai dan budaya antikorupsi baik kepada anak-anak muapun berperan mencegah suami berbuat korupsi.

Pendekatan Feminis

Dalam memahami gejala hukum dapat didekati dengan pendekatan feminis. Karena itu, dalam teori hukum juga dikenal adanya teori Feminis Jurisprudence. Feminis Juriprudence mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan kebijaksanaan konvensional dalam penelitian hukum kritis.

Kaum ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran feminis dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah, antropologi, post modernisme, kritik sastra dan teori politik.

Meminjam pendekatan teori Feminisme Juruisprudence, persoalan korupsi harus juga menjadi problem kaum perempuan. Apakah program pemberantasan korupsi sudah melibatkan partisipasi perempuan?

Mengingat penyelesaian korupsi di lembaga peradilan juga tidak menggembirakan, maka upaya pencegahan korupsi juga harus menjadi perhatian, terutama keterlibatan peran perempuan. Jika menyimak hasil pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2009, terdapat 199 perkara korupsi dengan jumlah terdakwa 378 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 224 terdakwa (59,26%) divonis bebas/lepas oleh pengadilan. Hanya 154 terdakwa (40,74%) yang divonis bersalah.

Jika demikian, upaya pemberantasan dan penanaman nilai antikorupsi sudah selayaknya melibatkan peran aktif perempuan. Karena itu, program PAK yang telah digagas KPK yang hampir berusia setahun, perlu didukung berbagai elemen masyarakat.  (37)

- Zamhuri, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. (/)