panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Semarang Metro
29 November 2008
Ganti Rugi Tol Akan Diselesaikan melalui Konsinyasi
SEMARANG- Penyelesaian ganti rugi tol Semarang-Solo akan dilakukan melalui konsinyasi. Hal itu dilakukan jika pemilik lahan tak kunjung menyetujui harga ganti rugi yang ditentukan pemerintah.

Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo, Suyoto, menuturkan, konsinyasi adalah penyelesaian ganti rugi melalui pengadilan. Pemerintah, dalam hal ini TPT dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) akan menitipkan uang ganti rugi sesuai taksiran Tim Appraisal kepada pengadilan. Selanjutnya, pihak pengadilanlah yang akan mengambil alih proses menyelesaian ganti rugi itu.

Model penyelesaian semacam ini, lanjut Suyoto, sesuai amanat Perpres 36 Tahun 2005 junto Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI No 3 Tahun 2007. Dikatakan bahwa pemilik lahan yang terkena proyek diberi waktu selama 120 hari semenjak musyawarah pertama untuk menyelesaikan ganti rugi.

”Setelah jatuh tempo, pemilik lahan masih diberi tambahan waktu selama 14 hari. Jika setuju bisa segera menerima pembayaran. Namun jika tidak, mereka bisa mengajukan keberatan kepada bupati/wali kota,” papar Suyoto seusai menyampaikan progress report pengadaan tanah tol Semarang-Solo kepada Sekretaris Wakil Presiden di Hotel Grand Candi, Jumat (28/11).

Sebelumnya, Ketua Tim Supervisi Tol Semarang-Solo, HM Tamzil pernah menyatakan hal serupa. Tindakan itu dipandang perlu, melihat proses pembebasan masih terkendala oleh alotnya sikap warga terutama di daerah Klentengsari dan Tirtoangung, Kecamatan Banyumanik, Semarang.

’’Kami memberi kesempatan warga untuk berfikir lagi sampai Desember. Syukur-syukur sebelum Desember sudah bersedia melepaskan tanahnya, tentunya dengan harga yang sepakat dengan tidak menang sendiri,’’ kata Tamzil.

Upaya pendekatan terus saja dilakukan. Terakhir pertemuan di ruang data Pemkot Semarang pada Jumat (21/11), antara warga Kelurahan Pedalangan dengan Tim P2T, TPT dan Appraisal.  Warga lanjut Tamzil, sampai saat ini masih meminta supaya tanahnya dibeli dengan harga melebihi taksiran tim appraisal. Untuk tanah pada Zona 1, warga mamatok harga Rp 2,75 juta per m2, Zona 2 Rp 2,55 juta dan Zona 3 Rp 2,35 juta. Padahal, tim appraisal sudah mempunyai dasar harga untuk Zona 1 Rp 1,8 juta, Zona 2 Rp 1,6 juta dan Zona 3 Rp 1,3 juta.

Tidak adanya titik temu ini, mantan Bupati Kudus itu meyakini proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. Tentunya biaya yang akan dititipkan ke pengadilan adalah harga yang sesuai dengan perhitungan tim appraisal. ’’Kami sudah menerima perhitungan tim appraisal, karena harga yang disodorkan itu sudah yang tertinggi. Kalau masih ada tawaran yang masih tinggi, terus terang kami tidak bisa memenuhi. Maka konsinyasi adalah jalan pemecahannya,’’ tandas dia. 

Disisi lain, bila pemprov melakukan konsinyasi, Tamzil menyatakan, upaya tersebut tidak akan mengganggu proses pembangunan. Pasalnya, beberapa titik dari Semarang-Ungaran sudah ada yang dibebaskan. Tentunya pembangunan akan dimulai dari daerah yang sudah dibebaskan dulu. 

Sementara, juru bicara warga Klentengsari Nugroho Widi Asmadi menyatakan pihaknya juga akan menggugat Pemprov terkait proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  yang dinilai cacat hukum. Dirunut jalur tol sebenarnya melewati Tembalang dan sudah di-perda-kan. ’’Kalau ternyata belok, berarti melanggar perda, tentunya Amdalnya sendiri tidak dilakukan secara benar,’’ kata dia. (H6,H37,H7-16)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER