panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
17 Juli 2008
Aulia Akui Aliran Dana ke DPR Tanpa Tanda Terima
JAKARTA- Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aulia Tantowi Pohan mengakui penggunan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 100 miliar tanpa pertanggungjawaban.

Bahkan, dana yang mengucur ke anggota DPR sebesar Rp 31,5 miliar dilakukan tanpa adanya tanda terima. Selain kepada mereka, lima mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menikmati uang rakyat itu secara cuma-cuma.

”Kepada Sudrajat Djiwandono sebesar Rp 25 miliar, Iwan R Prawiranata Rp 13,5 miliar, Paul Sutopo Rp 10 miliar, Heru Supratomo Rp 10 miliar, Hendro Budiarto Rp 10 miliar,” ungkap Aulia Pohan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (16/7).
Aulia menjadi saksi dalam sidang kasus aliran dana BI dengan terdakwa mantan Gubernur BI Burhanuddin Abudullah.

Besan SBY itu merupakan Ketua Panitia Sosial Kemasyarakat (PSK). Total dana untuk lima pejabat BI itu Rp 68,5 miliar.
Sisanya, Rp 31,5 miliar dialirkan untuk DPR terkait kasus BLBI dan diseminasi amandemen UU BI.

”Rp 15 miliar untuk BLBI. Rp 16,5 miliar itu untuk diseminasi intensif pengawasan dan isu-isuamandemen Undang-undang BI,” kata mertua Agus Harimurti Yudhoyono itu.
”Diberikan cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan?” tanya hakim Moerdiono. ”Betul, Pak,” kata Aulia.

Uang Rp 100 miliar itu dibagi melalui YPPI yang struktur pengurusnya diisi pejabat-pejabat BI. Aulia Pohan duduk sebagai Dewan Pengawas YPPI. Kemudian untuk melegalisasi pengeluaran sebesar itu, Dewan Gubernur BI memutuskan pembentukan Panitia Sosial Kemasyarakatan yang diketuai Aulia.

Celah Hukum

Menurutnya masalah itu berawal dari Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003. Dalam rapat itu salah satunya memutuskan adanya bantuan untuk penanganan kasus hukum yang sedang menjerat mantan pejabat BI.

’’Pengucuran dana itu untuk bantuan hukum kepada pejabat BI saat itu yang terkait dengan kasus hukum dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),’’ katanya.
Dalam rapat itu, tambah Aulia, Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong menyebutkan ada celah hukum. Selain memberi bantuan hukum, rapat menyetujui adanya dana untuk anggota DPR untuk pembahasan kasus BLBI dan revisi UU BI.

”Bantuan hukum itu merupakan disposisi dari Gubernur BI sebelumnya, Syahril Sabirin yang kemudian diajukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 3 Juni 2003 yang dipimpin Burhanuddin Abdullah,” katanya.

Dalam sidang itu, Jaksa menghadirkan anggota Dewan Gubernur BI Bun Bunan EJ Hutapea. Dia mengakui penggunaan dana YPPI untuk membantu mantan pejabat BI merupakan usulannya. ”Kami mengajukan alternatif sumber pembiayaan. Karena saat itu BI sedang defisit, saya mengerti karena saya bekas bendahara,” katanya.

Akhirnya dewan Gubernur sepakat menyedot dana YPPI sebesar Rp 100 miliar dengan alasan mendesak untuk mengamankan amandemen UU BI, kasus BLBI dan bantuan hukum untuk sejumlah mantan pejabat BI.
Namun, Bun Bunan mengaku tidak tahu-menahu belakangan uang itu mengalir tidak jelas dan diduga merugikan negara.

Sedang kucuran dana ke Komisi IX DPR, kata Aulia, merupakan ’’ongkos’’ yang harus dibayarkan kepada DPR untuk menyelesaikan kasus BLBI secara politik dan pembahasan revisi UU BI. Dalam BAP yang dibacakan salah satu anggota majelis hakim, Aulia menyebut dua anggota DPR yang meminta dana itu, yakni Paskah Suzetta dan Daniel Tanjung.

Namun, Aulia langsung menegaskan mencabut BAP yang menyebutkan nama Paskah yang kini juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.(J13-77)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER