panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
08 Juli 2008
Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Dipisah
JAKARTA- Pidato kenegaraan dan nota keuangan yang selama ini dilakukan bersamaan diusulkan dipisah.

Hal itu mengemuka dalam pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Wakil Ketua Pansus Susduk Chozin Chumaidy mengatakan, pidato kenegaraan sebaiknya disampaikan Presiden sebagai kepala negara pada peringatan 17 Agustus dalam upacara pengibaran bendera.

”Pada momen itu, Presiden dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan besar tentang pembangunan bangsa dan tantangan yang dihadapi negara ke depan,” katanya di Jakarta, kemarin.

Sedangkan pidato penyampaian RAPBN, bisa disampaikan Presiden pada tanggal 20 Mei, agar Presiden dan DPR memiliki waktu yang lebih luas dan leluasa untuk membahas RAPBN.

”Agar mekanisme ini memiliki kepastian dan mengikat semua instansi terkait, maka harus dimasukkan dalam RUU Susduk, terutama dalam butir kewenangan DPR dan DPD dalam membahas anggaran negara,” tandasnya.

Menurut Chozin, tujuan lain pemisahan itu adalah agar tidak terjadi duplikasi antara DPR dan DPD. Selama ini, Presiden menyampaikan pidato serta penyampaian RAPBN di dua lembaga tinggi negara. Presiden penyampaikan pidato kenegaraan dan RAPBN di hadapan DPR (16 Agustus) dan seminggu atau dua minggu setelah itu di hadapan para anggota DPD. ”Selama ini, ada kesan DPR dan DPD seperti berebut terhadap pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN,” katanya.

Dimajukan

Sementara itu, anggota Pansus Susduk Agus Condro (FPDI-P) menyatakan, frak-sinya mengusulkan agar penyampaian nota keuangan dimajukan menjadi tanggal 20 Mei. Sedangkan pidato kenegaraan tetap dilakukan pada tanggal 16 Agustus, namun disampaikan di Istana.

”Sebab, saat ini tahun takwim adalah 1 Januari hingga 31 Desember, sehingga bila penyampaian nota keuangan dilakukan pada tanggal 20 Mei, DPR memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan pembahasan RAPBN,” katanya.

Namun bila penyampaian nota keuangan tetap disampaikan pada tanggal 16 Agustus, padahal UU APBN harus diputuskan paling lambat tanggal 31 Oktober, sedangkan pada November adalah APBD provinsi dan paling lambat 31 Desember adalah APBD kabupaten/kota.

”Dari Oktober hingga Desember hanya tiga bulan. Hal itu membuat pembahasan RAPBN sangat tergesa-gesa, sehingga tidak bisa dilakukan pendalaman secara sempurna. Kalau dimajukan, maka akan ada tambahan waktu dan lebih teliti,” katanya.

Agus menyatakan, sejumlah fraksi setuju bila penyampaian nota keuangan dimajukan. ”Di antaranya adalah FPG dan FPDI-P. Kalau FPPP ingin penyampaian nota keuangan dan pidato kenegaraan, kan artinya dipisah. Kalau dipisah tapi tidak dimajukan kan hanya menambah jadwal,” katanya. (J22,H28-46)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER