panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
01 Februari 2008
KPK: Cekal Burhanuddin cs
  • BPK Minta Kasus Aliran Dana BI Tak Dipolitisasi
image
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dirjen Imigrasi mencekal tiga tersangka kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Permintaan itu disampaikan lima hari setelah Burhanuddin Abdullah cs dinyatakan sebagai tersangka. "Sudah kami kirim hari ini (kemarin-Red)," kata Ketua KPK Antasari Azhar di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (31/1).

Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia) bersama Rusli Simanjuntak (eks Kepala Biro Komunikasi BI) dan Oey Hoey Tiong (eks Direktur Hukum BI) sejak Jumat 25 Januari ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam proses aliran dana Rp 31,5 miliar untuk sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Uang yang diambil dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) itu disebutkan untuk kepentingan diseminasi. Selain itu, ada aliran dana bantuan hukum untuk bekas pejabat Bank Indonesia Rp 68,5 Miliar. Kasus itu terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit BI pada 2006.

Meski Antasari mengaku telah mengirimkan surat, Direktorat Jenderal Imigrasi Depkum dan HAM, hingga siang kemarin, mengaku belum menerimanya. "Kami belum pernah mengeluarkan surat pencekalan kepada mereka," kata Direktur Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Depkum dan HAM, Syaiful Rahman, Kamis (31/1). Dia menjelaskan, hingga siang kemarin, pihaknya belum pernah mendapat permintaan dari KPK agar ketiga tersangka kasus dugaan aliran dana BI itu dicekal. Menurut dia, Depkum dan HAM tidak dapat mengeluarkan surat cekal sebelum ada permintaan dari pihak berwenang, dalam hal ini KPK sebagai penyidik kasus tersebut.

Meski KPK telah menetapkan Burhanuddin sebagai tersangka, prosedur pemeriksaan terhadap Gubernur BI tersebut masih menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menanggap KPK harus meminta izin presiden sesuai pasal 49 UU BI. Namun KPK tetap bersikeras akan melanjutkan pemeriksaan tanpa izin presiden berdasarkan Pasal 46 UU No 30/2002 tentang KPK.

"Nggak perlu izin Presiden. Kami tetap lanjutkan karena sesuai UU KPK," kata Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah.

Dia menjelaskan, pasal UU KPK tersebut berisi "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terhitung dari tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan UU yang lain, tidak berlaku berdasarkan UU ini".

"Jadi UU BI itu adalah prosedur khusus yang tidak berlaku dalam UU ini," ujar pria yang sebelum bergabung di KPK menjadi pengacara ini.

Apa KPK sebelumnya pernah berkoordinasi dengan Presiden soal pemeriksaan ini? "Kami lembaga independen, tidak di bawah presiden," tegasnya.

Periksa Mantan Deputi

Sementara itu, kemarin KPK mengagendakan memeriksa mantan Gubernur BI Sudrajad Djiwandono dan mantan Deputi Gubernur BI Iwan Ridwan Prawiranata sebagai saksi. Namun Sudrajad batal diperiksa KPK karena yang bersangkutan beralasan masih berada di Singapura.

"Dia memberi tahu kami sedang berada di Singapura," kata Humas KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (31/1).

Menurut dia, keterangan dari Sudrajad sangat dibutuhkan dan untuk itu KPK akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. "Lihat nanti, belum bisa kami pastikan kapan," imbuhnya.

Adapun Iwan Ridwan memehuni panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Kedatangan Iwan baru diketahui wartawan setelah stafnya mengisi daftar buku tamu di meja resepsionis Gedung KPK.

Tanpa berbicara sepata kata pun, Iwan yang dicecar pertanyaan oleh wartawan yang sudah menunggu lama di lobi, langsung bergerak menuju lift.

Jangan Dipolitisasi

Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memperjelas bahwa kasus aliran dana BI tidak bersifat politis. Kasus yang berawal dari laporan BPK tersebut murni dilakukan sesuai perintah Undang-Undang BPK. Demikian dikatakan Kepala Auditorat Utama (Kaditama) Banbingkum BPK, Hendar Ristriawan dalam jumpa pers di Kantor BPK, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (31/1).

''Kalau sepakat ingin mengawali proses hukum, jangan dikaitkan dengan politik. Biar proses hukum yang berjalan,'' katanya.

Menurut Hendar, langkah BPK melaporkan kecurigaan terhadap hasil audit laporan keuangan BI sudah sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Saat undang-undang tersebut berlaku pada Oktober 2006, Anwar menjabat sebagai Ketua BPK sejak Desember 2004.

Karenanya, Hendar menepis anggapan bahwa sesuai undang-undang, Anwar melanggar ketentuan tersebut. Antara lain karena Anwar mengaudit lembaga yang pernah didudukinya. Di samping juga aturan yang menyebutkan calon atau pimpinan BPK harus dua tahun lepas dari jabatan di lembaga keuangan.

''Jadi (Anwar) belum tunduk pada aturan itu. Dan lagi ketentuan itu juga ditujukan pada pemeriksa BPK bukan pimpinan,'' kilahnya.

Sebagaimana diketahui, Anwar masih menjabat sebagai Dewan Gubernur Senior BI pada 2003 saat aliran dana BI terjadi.

Dalam rilis yang dibagikan pada jumpa pers tersebut, terlampir kopian paspor dan visa Anwar Nasution saat bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat. Di situ, tertera stempel imigrasi AS tertanggal 3 Juni 2003.

Auditor Utama BPK Soekoyo juga menegaskan, pihaknya hanya menaati aturan yang mewajibkan BPK melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK. ''Dalam UU itu tercantum, temuan tindak pidana harus dilaporkan ke penegak hukum,'' katanya.

Mencoreng Citra DPR

Terpisah, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menilai, keterlibatan sejumlah anggota DPR yang diduga menerima aliran dana BI, mencoreng citra dan memalukan lembaga perwakilan rakyat tersebut. ''Kejadian ini sangat memalukan. Badan Kehormatan (BK) DPR harus aktif meminta data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan menelusuri kebenaran data anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini,'' katanya di Gedung DPR, Jakarta.

Politikus dari PDI-P itu mendesak BK tidak tinggal diam. Sebab bila BK lambat dalam menangani kasus ini, masyarakat dapat menilai kalau lembaga itu melindungi anggota DPR.

Ditambahkan, kemungkinan daftar anggota DPR yang tersangkut kasus itu makin bertambah. ''Dari laporan Gayus Lumbuun (Wakil Ketua BK-Red), kemungkinan jumlah anggota DPR yang tersangkut kasus ini baik aktif mapun tidak, dapat bertambah. Sebab dia (Gayus-red) bilang KPK masih akan memeriksa nama-nama lain, walaupun dia tidak menyebutkan siapa saja,'' ujarnya.

Mbah Tardjo-panggilan Soetardjo-juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus aliran dana BI itu. ''Semuanya biar KPK yang menangani karena itu wewenang mereka, kami di DPR hanya bisa membantu,'' imbuhnya.

Sejauh ini, KPK menduga baru dua anggota dewan berinisial AZA dan HY yang terlibat dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Fahri Hamzah mendukung KPK menyelesaikan kasus itu. Menurutnya, jika pengusutan dilakukan oleh BK, kasusnya tidak akan selesai karena lembaga itu dapat dijadikan ajang tawar-menawar secara politik.

''BK kan lembaga internal Dewan yang anggotanya terdiri atas berbagai politikus dan fraksi dengan berbagai kepentingan. Karena itu, saya melihat di BK rawan negosiasi yang bisa memperkeruh suasana. Jadi, biarkan saja KPK memanggil semua anggota yang diduga terlibat,'' tandasnya.

Anggota Komisi III itu berharap, masyarakat terus mengawasi kinerja BK karena akhir-akhir ini ada kecenderungan partai-partai besar melindungi anggotanya dari perilaku-perilaku menyimpang menjelang Pemilu 2009.

''Kalau KPK berhasil membongkar kasus ini hingga tuntas, akan cukup banyak partai yang cacat di mata rakyat,'' ujarnya.(J22,H28,dtc-48,62)
 
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER