12 Oktober 2017 | Suara Kedu

Proses Hukum Harus Tetap Berjalan

  • Kasus Kekerasan pada Wartawan

MAGELANG- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah meminta kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan di Banyumas tetap harus diproses secara hukum. Hal itu perlu dilakukan meskipun Kapolda Jawa Tengah, Irjen Condro Kirono sudah meminta maaf.

Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Machmud NS mengatakan, kasus yang terjadi di Banyumas terbilang lebih berat dibanding kasus lainnya yang menimpa wartawan, seperti di Rembang.

Pasalnya, kejadian di Banyumas menimbulkan korban yang teraniaya dan alat yang hilang. ”Kawan-kawan PWI Banyumas katanya sudah bertemu dengan Polres Banyumas.

Kami PWI Jateng meminta proses hukum tetap berjalan, meski sudah ada permintaan maaf dari institusi terkait,” ujarnya usai membuka Kejuaraan Bulutangkis Antarmedia 2017 di GOR Djarum Kota Magelang, kemarin.

Dia menuturkan, berdasarkan peristiwa itu pihaknya berpikiran untuk mencoba mengadakan kerja sama semacam MoU antara PWI dan Polda Jateng. Kerja sama bisa berupa kegiatan sosialisasi UU No 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

”Sasarannya jelas para anggota Polri dari yang muda hingga tua. Khususnya, anggota yang bekerja di lapangan yang barangkali kerap bersinggungan dengan kerja wartawan,” katanya.

Gagas MoU

Langkah kerja sama ini, kata mantan Pemred Suara Merdeka itu sedang dirintis oleh pengurus PWI Jateng. Tujuannya agar menghilangkan tindak kekerasan terhadap wartawan atau minimal tidak memunculkan potensi kekerasan terhadap profesi tersebut.

”Anggota Polri perlu mengetahui bahwa tugas wartawan dilindungi oleh hukum (UU Pers). Kerja wartawan juga ada kode etiknya (KEJ) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistik di lapangan,” jelasnya.

Amir menegaskan, rencana kerja sama dengan Polda yang dimungkinkan bisa diturunkan ke level Polres ini tidak akan memengaruhi proses hukum atas peristiwa memilukan di Banyumas itu. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya bersifat lokal, tapi sudah menasional.

”Kasus di Banyumas itu tidak hanya lokal, tapi sudah menasional. Saya juga menyayangkan sikap PWI Pusat yang terlambat dalam merespons kasus itu, karena dinilai hanya tingkat lokal. Kendati demikian, PWI Jateng siap memberi pendampingan hukum pada korban,” tandasnya.(H88-73)