image

SM/Zakki Amali SAMPAIKAN MATERI: Akademisi Unika Soegijapranata, Andreas Pandiangan menyampaikan materi terkait Indeks Persepsi Korupsi yang digelar AJI Semarang dan Pattiro Semarang di Hotel Pandanaran, Kota Semarang, Senin (11/12).(22)

12 Desember 2017 | Semarang Metro

Indeks Persepsi Korupsi Semarang Turun

SEMARANG-Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Semarang yang disurvei Tranparency Internasional Indonesia (TII) pada 2017 turun enam peringkat dari peringkat tiga ke peringkat sembilan dari 11 kota. Penurunan itu sebesar 1,1 dari 60 pada 2015 menjadi 58,9 pada 2017. Peneliti TII, Sekar Ratnaningtyas mengatakan, survei di Kota Semarang itu dilakukan selama Juli dan Agustus dan melibatkan 100 pelaku usaha kategori kecil, menengah, dan besar. ”Penurunan IPK ini memang tidak signifikan. Ada stagnansi dalam upaya percepatan program pencegahan korupsi di Kota Semarang dibandingkan dengan kota-kota lainnya,” ungkap dia, dalam diskusi IPK di Hotel Pandanaran, Kota Semarang, Senin (11/12). ”Pengusaha memang melihat ada perbaikan pemerintah terkait program pemberantasan korupsi. Tapi dari sisi tingkat integritasnya masih lebih rendah dari lembaga antikorupsi,” kata dia.

Dalam diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang tersebut juga menghadirkan Ketua Kadin Kota Semarang, Arnaz Agung Andrarasmara, akademisi Unika Soegijapranata, Andreas Pandiangan, dan Kabid Sistem Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Soenarto. Arnaz semula menyatakan kaget dengan hasil survei tersebut. Sebab, dia melihat selama ini Pemkot telah berusaha untuk memperbaiki sektor perizinan.

Menurutnya, saat ini pengusaha juga berpikir ulang untuk menyuap pejabat. ”Tiga tahun yang lalu, pengusaha sering bicara suap. Saat ini pengusaha, khususnya berumur 40 tahun ke bawah, saya lihat prinsip antikorupsinya sudah kuat. Mereka benar-benar tidak mau menyuap,” kata dia.

Dia meminta agar kebijakan kepala daerah terkait pemberantasan korupsi ditindaklanjuti oleh bawahannya, sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana. Soenarto menambahkan, ke depan akan mengurangi interaksi dengan pemohon izin sehingga celah terjadinya suap dapat diminimalisasi. Saat ini, interaksi telah diperkecil dengan sistem online baru pada perizinan tenaga kesehatan. ”Kami terima hasil survei ini untuk bahan perbaikan sektor perizinan ske depan,” imbuh dia.(H74,arw-22).

SMCETAK TERKINI