image

SM/Pradita Utama SIDANG TUNTUTAN: Terdakwa kasus korupsi E-KTP Elektronik Andi Narogong menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (7/12). Andi Narogong dituntut delapan tahun penjara.(24)

08 Desember 2017 | Berita Utama

Novanto Terima 7 Juta Dolar AS

  • Disidang 13 Desember

JAKARTA- Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, Ketua DPR Setya Novanto mendapat jatah tujuh juta dolar AS dari fee proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Angka itu merupakan kesepakatan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Tim Fatmawati.

Menurut jaksa, Andi bertemu dengan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos, Dirut PTBiomorf Johannes Marliem, dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana, di rumah Paulus Tanos. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mekanisme pembayaran commitment fee untuk Novanto. "Dalam pertemuan di rumah Setya Novanto, Novanto mengenalkan Made Oka Masagung yang disebut akan membantu permodalan.

Dalam kesempatan itu, disepakati commitment fee diberikan lewat Made Oka setelah pembayaran termin pertama. Andi melakukan pertemuan dengan Johannes, Paulus, dan Anang di rumah Paulus guna membahas mekanisme pembayaran fee untuk Setya Novanto," ujar jaksa Mufti Nur Irawan saat sidang tuntutan terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12).

Dalam pertemuan tersebut, tegas jaksa, mereka bersepakat memberikan commitment fee untuk Novanto sebesar tujuh juta dolar AS atau sekitar Rp 91 miliar. Uang tersebut menjadi tanggung jawab PT Quadra Solution. "Dalam pertemuan disepakati, fee untuk Setya Novanto tujuh juta dolar AS disalurkan PT Quadra secara bertahap. Anang menyanggupi sepanjang ada invoice, jadi seolah-olah pengeluaran Quadra secara sah," papar jaksa.

Selanjutnya, menurut jaksa, Johannes mengeluarkan invoice pengeluaran uang tiga juta dolar AS yang dikeluarkan PT Quadra Solution. Kemudian uang tersebut dikirimkan kepada Made Oka Masagung melalui perusahaan PT Delta Energi di Singapura. "Dalam pemberian fee, Johannes Marliem mengeluarkan invoice, jadi seolah Biomorf menagih Quadra tiga juta dolar AS. Johannes mengirimkan kembali invoice sehingga total tujuh juta dolar AS. Atas permintaan Novanto, uang dikirimkan kepada Made Oka melalui perusahaan Made Oka, yakni Delta Energi," ungkap jaksa.

Awalnya, sambung jaksa, Setya Novanto dan Chairuman Harahap selaku ketua Komisi II DPR menagih commitment fee lima persen yang sudah dijanjikan oleh Andi Narogong. "Andi bertemu dengan Novanto bersama Paulus dan Chairuman Harahap di Equity. Dalam pertemuan itu, Novanto menagih commitment fee yang dijanjikan Andi lima persen dari nilai proyek. Andi dan Paulus sanggup memenuhinya setelah mendapatkan uang muka dari Kemendagri," tutur jaksa. Proyek E-KTPbernilai Rp 5,9 triliun. Angka lima persen setara dengan 295 miliar.

Praperadilan Terus

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, pihaknya tetap fokus menghadapi sidang praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto, meski di satu sisi berkas perkara ketua umum nonaktif Partai Golkar itu sudah lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Setiadi, praperadilan dan perkara di Pengadilan Tipikor merupakan dua hal berbeda meski terkait satu sama lainnya. "Praperadilan dan (sidang) perkara pokok adalah dua hal berbeda, meski terkait satu sama lain. Praperadilan menguji bukti formal. Sedangkan pokok perkara menentukan apakah bukti materil benar atau tidak," kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis(7/12).

Setiadi menjelaskan, praperadilan dibatasi waktu seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 82 huruf c KUHAP menjelaskan praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Jika berbicara prosedur, maka praperadilan berlangsung saat jam kerja. Namun terkadang sidang berlangsung sampai malam hari karena banyak saksi yang memberikan keterangan. Sebelumnya, hakim tunggal Kusno --yang menyidangkan gugatan praperadilan Novanto- - mengatakan bahwa praperadilan akan gugur bila sidang perdana perkara pokok dimulai. Penjelasan itu mengacu pada Pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUUXIII/ 2015. "(Praperadilan) gugur setelah pemeriksaan pokok perkara dimulai. Kapan pemeriksaan pokok perkara? Sejak hakim yang menyidangkan pokok perkara mengetok palu membuka sidang perkara," kata Kusno.

Kusno menjelaskan hal tersebut karena tidak ingin ada perdebatan di kemudian hari. Ia menegaskan akan memutus praperadilan pada Kamis (14/12) pukul 15:00 setelah menerima simpulan pada pukul 09:00 jika memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, putusan akan dilakukan pada Jumat (15/12). Karena sidang perdana perkara pokok dengan terdakwa Novanto akan dilakukan pada 13 Desember, maka vonis praperadilan itu berarto selisih sehari. Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki, mengatakan, sidang perdana Novanto akan digelar 13 Desember dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta, Yanto, dengan empat hakim anggota Franky Tambuwun, Emilia, Anwar, dan Ansyori. ìSidang akan digelar Rabu, 13 Desember depan, dengan hakim ketua langsung dipimpin ketua pengadilan,î ujar Ibnu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12). Dia menegaksan, tak ada percepatan proses sidang meski berkas dakwaan baru dilimpahkan oleh KPK pada Rabu (6/12) kemarin. ''Ini proses yang wajar, tidak ada percepatan,'' katanya. KPK melimpahkan berkas perkara Setnov ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/12). Berkas perkara Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu sudah dinyatakan lengkap.(D3,cnn-39)

Berita Lainnya