image

SM/detik BAKAR POSTER: Warga Palestina menggelar aksi membakar poster bergambar Presiden AS Trum di Gaza, Kamis (7/12). Aksi itu sebagai protes terhadap keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.(24)

08 Desember 2017 | Berita Utama

Keputusan AS Bisa Guncang Stabilitas Dunia

BOGOR- Indonesia mengecam keras keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mengakui secara sepihak Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal itu dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Presiden juga menegaskan bahwa sikap AS itu bias mengguncang stabilitas keamanan dunia. "Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Presiden.

Pengakuan sepihak tersebut, menurut Presiden, melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus anggota pendiri PBB.

"Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Saya tegaskan bahwa saya dan rakyat Indonesia, kita semua, konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," tegas Presiden.

Selain itu pemerintah juga bergerak cepat untuk melakukan komunikasi dengan negaranegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia bersama dengan negara-negara lain akan mengadakan sidang khusus untuk membicarakan masalah pengakuan sepihak Amerika Serikat itu. "Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat," kata Jokowi.

Terkait dengan sidang tersebut, Kepala Negara juga langsung menyatakan kesiapannya untuk hadir. Rencananya, sidang OKI akan dilangsungkan sekira 13 Desember mendatang di Istanbul, Turki. "Kalau OKI sudah memutuskan untuk segera bersidang, saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut. Kurang lebih tanggal 13 Desember ini di Istanbul, Turki," tandas Presiden.

Bantah Dubes AS

Terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah dan menegaskan tidak pernah ada konsultasi antara dia dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan, terkait pengakuan resmi AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pernyataan Marsudi disampaikan di sela-sela Bali Democracy Forum Ke-10 di Serpong, Banten, Kamis (7/12), untuk membantah klaim Donovan dalam pernyataan tertulis resmi yang dimuat dalam laman resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, tentang Jerusalem itu. "Saya ingin sekali tegaskan, konsultasi itu maksudnya apa?

Bahwasanya benar (duta besar) Amerika Serikat bertemu dengan saya, ya, karena saya panggil, dan yang saya sampaikan adalah posisi Indonesia untuk disampaikan kepada pemerintahnya," kata Marsudi.

Dia telah memanggil Donovan, Senin (4/12), untuk menanyakan kebenaran informasi bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv, Israel, ke Jerusalem. Saat itu Donovan menyampaikan belum ada keputusan final dari Gedung Putih. "Kemarin saya telepon lagi, saya menanyakan apakah betul sudah ada kepastian itu. Dia mengatakan iya. Kemudian saya menanyakan beberapa hal di situ, dan saya katakan saya ingin bicara dengan sekretaris (Rex) Tillerson (menlu ASred)," kata Marsudi.

Setelah itu, Rabu malam (6/12), Marsudi berhasil berbicara dengan koleganya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, melalui sambungan telepon dan kembali menyampaikan posisi Indonesia yang menyayangkan hal itu.

Marsudi meminta Amerika Serikat membatalkan rencana pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem karena hal itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan membahayakan proses perdamaian Palestina-Israel. "Jadi saya ingin meluruskan bahwa konsultasi itu tidak ada, yang ada adalah komunikasi yang dimulai dari Indonesia dengan memanggil duta besar Amerika Serikat (untuk Indonesia) untuk menyampaikan posisi kita," tegas Marsudi.

Dalam pernyataan resmi yang dimuat pada laman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Donovan mengatakan dia telah berkonsultasi dengan para teman, mitra, dan sekutu Amerika Serikat, termasuk Indonesia, sebelum Trump mengeluarkan keputusan. Trump yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial dan reaktif mengumumkan secara resmi pengakuan Amerika Serikat atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada pukul 13.00 waktu Washington DC atau Kamis pukul 01.00. Indonesia kontan mengutuk langkah Amerika Serikat itu karena membahayakan proses perdamaian Palestina dan Israel serta akan menyebabkan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, DPR menilai Presiden AS Donald Trump soal Palestina hanya menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik. Pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan perdamaian. ''Pidato Trump membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis,'' kata anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi, Kamis (7/12).

Dia menegaskan, perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan HAM. Menurutnya, penetapan Jerusalem sebagai ibu kota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik RI yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini. ''Politik luar negeri AS mengabaikan upaya damai yang dirintis di Palestina serta stabilitas di kawasan Timur Tengah,'' kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini. Terpisah, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah Jokowi memberikan masukan kepada AS agar tetap mempertahankan status quo Jerusalem dan Haram al-Sharif atau Masjid Al Aqsa sebagai milik bersama secara internasional.

Menurut politikus PKS ini, Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Presiden juga diminta segera melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin negara lain untuk menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.(F4,J13-39)

Berita Lainnya