image

SM/Saiful Annas - TENAGA ALIH DAYA : Ketua DPRD Kudus Masan memimpin rapat dengar pendapat terkait nasib tenaga alih daya (outsourcing) dengan sejumlah aktivis, Kamis (7/12). (14)

08 Desember 2017 | Suara Muria

Anggaran Tenaga Alih Daya Tak Transparan

  • Ditelisik DPRD Kudus

KUDUSñ DPRD Kudus menerima pengaduan terkait penyelewengan pengelolaan tenaga alih daya (outsourcing) di sejumlah SKPD. Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, tenaga alih daya itu memang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dan pelayanan SKPD. Hanya pelaksanaannya harus berjalan sesuai peraturan perundang-udangan. ”Ada pengaduan terkait tenaga outsourcing.

Ada dugaan proses perekrutan tidak benar dan hak-hak mereka tidak diberikan secara penuh,” katanya, Kamis (7/12). Wakil Rakyat asal PDIPitu menambahkan, pihaknya juga mendapat pengaduan terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepada para tenaga alih daya yang saat ini telah bekerja. ”Apa pun bentuknya, pungli tidak dibenarkan. Temuan ini akan kami tindaklanjuti dengan memanggil SKPD yang merekrut tenaga alih daya itu beserta perusahaan penyalurnya.”

Ia mengatakan, semua pengaduan yang masuk akan diklarifikasi langsung ke SKPD terkait dan perusahaan penyalur. ”Pekan depan akan kami panggil agar persoalan ini tidak berlarut-larut.”

Rapat dengar pendapat Kamis (7/12) juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani dan Dedhy Prayogo, serta Ketua Komisi A Mardijanto. Masan menambahkan, keberadaan tenaga alih daya harus diperlakukan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan. Pada rapat dengar pendapat juga muncul temuan kejanggalan alokasi anggaran dalam pelaksanaan perekrutan tenaga kerja. misalnya di Dinas Perdagangan.

Untuk perekrutan tenaga alih daya di satu pasar dengan pasar lainnya meski jumlah tenaganya sama, anggaran yang dialokasikan berbeda. ìTermasuk hak untuk layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga harus mendapatkannya. Karena itu, SKPD terkait dan perusahana penyalur harus bisa memberi penjelasan.”(H62-14)

Berita Lainnya