image

SM/dok - KUNJUNGAN KERJA : Anggota Komisi D DPRD menggelar kunjungan kerja, mendalami kebijakan terkait guru tidak tetap di DKI Jakarta, awal pekan ini. (14)

08 Desember 2017 | Suara Muria

DPRD KAB. KUDUS

Dalami Kebijakan di Jakarta dan Jatim

  • Kunker Empat Komisi DPRD

KUDUS- Empat Komisi di DPRD Kudus menggelar kunjungan kerja ke luar provinsi, awal pekan ini. Komisi Amelakukan pendalaman terkait keuangan DPRD ke Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur. Komisi B, C, dan D ke Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Komisi B mendalami pengelolaan pariwisata, Komisi C belajar terkait pengelolaan perhubungan, dan Komisi D mendalami kebijakan terkait guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Menurut Ketua Komisi AMardijanto, di Tuban dan Lamongan, Komisi Amendapat banyak masukan terkait tugas pokok dan fungsi dalam penganggaran dan pengawasan. ”Apa yang kami dapat, akan kami usulkan agar bisa diterapkan di Kabupaten Kudus,î kata dia, Kamis (7/12). Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron melihat model pengelolaan pariwisata dengan melibatkan pihak ketiga yang telah berjalan di Jakarta bisa ditiru.

Terlebih setelah dikerjasamakan, pendapatan dari sektor pariwisata bisa lebih tinggi. Di Kudus objek wisata milik pemkab masih dikelola sendiri melalui dinas terkait. ”Sejauh ini pendapatan dari sektor pariwisata masih stagnan dan sulit dipacu.” Ia mengatakan, Komisi B ingin menggulirkan wacana agar pengelolaan sejumlah objek wisata yang potensial bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Wakil rakyat dari PKB ini menilai, pemerintah daerah setiap tahun sudah mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk menata objek wisata. DPRD Kudus juga telah menyetujui perda kenaikan retribusi tiket masuk ke objek wisata . Namun sumbangan pendapatan asli daerah (PAAD) dari sektor pariwisata tak meningkat secara signifikan.

Jika pendapatan tidak sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan, ia berpendapat lebih baik dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pemkab tinggal pasang angka berapa target pendapatan yang harus disetor ke kas daerah. Taman Krida dan Museum Keretek menjadi objek wisata yang potensial dikerjasamakan dengan pihak swasta. ìHasil kunker ini akan kami bawa pada rapat kerja dengan dinas terkait yang mengelola pariwisata. Termasuk tekait kemungkinan menggandeng swasta.”

Lalu Lintas

Sementara itu, Ketua Komisi C Achmad Yusuf Roni mengatakan, terus bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus perlu diantisipasi dengan penataan lalu lintas. ”Penataan lalu lintas yang baik akan berdampak pada perekonomian masyarakat.”

Ia mencontohkan perubahan jalur satu arah menjadi dua arah di Jalan Soedirman Kudus berdampak signifikan pada perekonomian di sepanjang jalur tersebut, terutama di Pasar Kliwon. Hanya kebijakan tersebut perlu didukung dengan kajian mendalam. Pihaknya membandingkan yang sudah dilakukan di kota besar seperti Jakarta, agar kebijakan yang sudah baik itu bisa diterapkan di Kudus. Adapun Ketua Komisi D Setia Budi Wibowo melihat kebijakan terkait GTT dan PTT di DKI Jakarta cukup bagus.

Pemprov pada era Gubernur Jokowi telah menerbitkan peraturan gubernur yang memungkinkan memberi gaji GTTdan PTTsetara upah minimum provinsi (UMP). GTT dan PTT di Jakarta diikat kontrak kerja individu (KKI) selama setahun. ìAda seleksi khusus agar GTT dan PTT bisa dikontrak, berdasarkan analisis kebutuhan yang dibuat oleh sekolah. ”Mereka yang tidak bisa direkrut bisa diakomodasi melalui alokasi 15 persen dana BOS.”(H62-14)

Berita Lainnya