08 Desember 2017 | Fokus Jateng

Danrem: Kasus Rembang Jangan Terulang di Daerah Lain

REMBANG- Jabatan Dandim 0720 Rembang, akhirnya resmi diganti oleh pejabat baru Letkol Arh Andi Budi Sulistianto dari Mabes AD, Kamis (7/12). Sementara pelaksana Harian Dandim Rembang yang semula diampu Letkol Inf Teddy Himawan ditarik lagi ke Salatiga untuk menduduki Kasiter Korem 073 Makutarama.

Dandim 0720 Rembang semula dijabat Letkol Inf Darmawan Setiyadi yang copot karena menampar Kepala Desa Jambangan, Kecamatan Sarang, Muhammad Hilaludin, saat rakor pengawasan dana desa di Pendapa Museum Kartini, beberapa pekan lalu. Dari persoalan itu kemudian Darmawan Setiyadi diganti oleh Letkol Inf Teddy Himawan sebagai Pelaksana Harian Dandim Rembang. Serah terima jabatan berlangsung di Aula Makorem 073 Makutarama, bersama dengan jabatan Dandim lainnya.

Mereka yang menduduki jabatan baru yakni Komandan Kodim 0716 Demak dari Letkol Inf Agung Udayana kepada Letkol Inf Abi Kusnianto, kemudian jabatan Dandim 0717 Purwodadi dari Letkol Arh Jan Piter Parningotan Gurning kepada Letkol Arm Teguh Cahyadi. Jabatan Dandim 0718 Pati dari Letkol Inf Andri Amijaya Kusumah kepada Letkol Arm Arif Darmawan, Dandim 0719 Jepara dari Letkol Inf Ahmad Basuki kepada Letkol Czi Fachrudi Hidayat. Adapun Dandim 0721 Blora dari Letkol Inf Susilo kepada Letkol Inf Ryzadlly Syahrazzy Themba.

Refleks

Komandan Korem 073 Makutarama Kolonel Inf Joni Pardede mengatakan, setelah serah terima jabatan mereka wajib melaksanakan tugas sesuai jabatan dan tanggung jawabnya di wilayah masing-masing. Ditanya soal hasil pemeriksaan kasus Darmawan Setiyadi, Komandan Korem 073 Makutarama itu menjelaskan tidak ditemukan persoalan yang dilatarbelakangi dendam atau yang lain.

”Peristiwa itu terjadi karena refleks situasional, spontanitas, bukan karena punya masalah apa-apa. Mungkin yang bersangkutan (Darmawan Setiyadi) baru capek, sehingga mudah emosional,” kata Joni Pardede. Meski kasusnya hanya perbuatan spontanitas, dan semua pihak terkait sudah saling memaafkan, tetapi aturan normatif yang harus dijalankan angkatan darat bagi seorang pemimpin yang melakukan kesalahan seperti itu harus dicopot dan dipertanggungjabwabkan.

Karena itu, Danrem berpesan kepada pejabat definitif yang baru dilantik untuk bisa menyatu dengan semua unsur, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta lainnya. Semua itu demi membangun persaudaraan, sekaligus membantu pemerintah daerah menyejahterakan masyarakat. ”Saya ingatkan sekali lagi, kasus Rembang jangan sampai terulang lagi, kalau tidak ingin kena sanksi,” kata Danrem.(jl-54)

Berita Lainnya