08 Desember 2017 | Fokus Jateng

Gaji Perawat Honorer Diupayakan sesuai UMK

SEMARANG- Para perawat honorer yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jateng, kemarin mendatangi Kantor Gubernur di Jl Pahlawan Semarang.

Mereka mendesak Gubernur Ganjar Pranowo agar memperjuangkan nasib mereka.Ratusan perawat yang didampingi Ketua DPW PPNI Jateng, Dr Edy Wuryanto bersama sejumlah pengurus diterima Gubernur di ruang rapat.

Mereka berdialog seputar nasib mereka yang selama ini bergaji masih jauh di bawah UMK. Menanggapi keluhan perawat honorer, Gubernur Ganjar menyatakan akan membantu memperjuangkan nasib mereka. Bahkan, Ganjar akan melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Jateng agar para perawat honorer minimal mendapat upah sesuai UMK.

''Tuntutan para perawat honorer ingin diangkat menjadi PNS, namun untuk menuju ke sana sangat tidak memungkinkan. Karena itu, perlu solusi, bagaimana agar para perawat bisa sejahtera, meskipun statusnya non-PNS,'' ungkapnya. Dia akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-Jateng agar memperhatikan nasib perawat yang bekerja di RSUD atau puskesmas.

Terkait hal ini, Ganjar langsung menghubungi para bupati. Salah satunya Bupati Kendal Mirna Anisa. ''Ini ada keluhan perawat honorer yang gajinya ternyata jauh di bawah UMK, kalau kirakira gaji mereka dinaikkan minimal sebesar UMK keberatan tidak?,'' tanya Ganjar kepada Mirna melalui sambungan telepon.

Tidak Berkeberatan

Bupati Mirna mengaku tidak berkeberatan dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membahas besaran gaji perawat atau guru honorer di Kendal. ''Akan kami koordinasikan agar gaji perawat dan guru honorer bisa naik, minimal sesuai UMK,'' kata Mirna menjawab pertanyaan Ganjar.

Dialog yang juga dihadiri Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jateng, Andi, Gubernur menyarankan agar PPNI dan GNPHI mencari solusi, di antaranya menggelar focus discussion group (FGD) dengan menghadirkan Men-PAN RB dan pihak terkait. ''Para perawat jangan menuntut PNS harga mati, tetapi bagaimana bisa mendapatkan upah yang layak dulu. Minimal sejahtera dulu biar tidak stres,'' tutur Ganjar.

Sementara itu, Ketua DPW PPNI Jawa Tengah, Edy Wuryanto mengatakan, pihaknya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib para perawat honorer yang bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas. Karena sampai saat ini memang masih banyak perawat honorer dengan gaji jauh di bawah UMK. ''Kami akan terus berjuang agar mereka diperhatikan pemerintah. Setidaknya bisa menerima gaji sesuai UMK ditambah 20 persen. Bahkan, jika memang bisa diangkat menjadi PNS, itu adalah yang sangat kita inginkan,'' kata Edi Wuryanto.

Edi mengatakan, selain memperjuangkan kesejahteraan, pihaknya juga memperjuangkan status para perawat honorer yang masih banyak yang tidak jelas. Dia menambahkan, saat ini jumlah perawat honorer se-Indonesia mencapai 81.110, sedangkan di Jawa Tengah 7.500 perawat. Dari jumlah itu, sekitar 2.100 orang bekerja sebagai perawat di puskesmas.

''Memang sudah ada yang gajinya sesuai UMK, terutama yang di rumah sakit berstatus BLUD. Namun, untuk yang di puskesmas masih jauh di bawah UMK,'' ujarnya.(D10-27)

Berita Lainnya