08 Desember 2017 | Suara Muria

200 Ribu Warga Belum Punya Jaminan Kesehatan

KUDUS- Sekitar 200 ribu warga Kabupaten Kudus hingga saat ini belum memiliki jaminan kesehatan. Pemkab Kudus menanggung biaya kesehatan mereka di puskesmas dan rawat inap di kelas III RSUD Loekmono Hadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Joko Dwi Putranto melalui Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Mustianik mengatakan hal itu, Kamis (7/12). Dikatakan, sebagian besar masyarakat sudah tercakup jaminan kesehatan, baik itu mandiri, sebagai penerima upah, atau dibiayai pemerintah sebagai penerima bantuan iur (PBI) di BPJS Kesehatan.

”Bagi yang belum, itu juga jadi tanggung jawab DKK.” Selama ini pembiayaan untuk masyarakat yang dirawat inap di kelas III RSUD terus meningkat. Hal ini seiring pemahaman mengenai penggratisan biaya bagi masyarakat kurang mampu. Namun anggaran pembiyaan orang sakit pada 2018 dikurangi. Dari APBD murni dan perubahan 2017 ada alokasi Rp 9,37 miliar, tapi tahun 2018 dari pengajuan Rp 20 miliar hanya disetujui Rp 9 miliar.

Punya Tunggakan

Padahal Pemkab masih memiliki tunggakan Rp 6 miliar kepada RSUD. Pihaknya berharap tunggakan itu bisa dilunasi lewat APBD perubahan 2018. Mustianik menambahkan, Pemkab akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Semua kalangan diharapkan bisa mendapatkan pelayanan, meskipun belum tercakup jaminan kesehatan nasional dari pemerintah.

Dia optimistis ke depan jumlah warga yang belum memiliki jaminan kesehatan terus berkurang. Terlebih kesadaran masyarakat untuk membayar secara mandiri meningkat tajam. ”Tahun 2015 ada sekitar 300 ribu jiwa yang belum memiliki JKN, sekarang tinggal 200 ribu.” Sementara itu, warga yang memiliki JKN sebagai PBI dari APBN 243.000 orang, APBD I 5.014 orang, dan APBD II 24.147 orang. ”Sampai sekarang belum ada lagi tambahan PBI JKN.”(H76-14)

Berita Lainnya