07 Desember 2017 | Ekonomi - Bisnis

BPR Sinar Baru Perkasa Dilikuidasi

  • Nasabah Diminta Tenang

SOLO- Lembaga penjamin simpanan (LPS) mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi terkait pencabutan izin usaha dan likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinar Baru Perkasa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No 17 Solo.

LPS juga meminta nasabah untuk berhati-hati dan tidak langsung percaya pada orang yang mengaku dari LPS atau OJK yang bisa menguruskan dana simpanan di BPR Sinar Baru Perkasa. Kepala Devisi Perencenaan Likuidasi Baru LPS, Yanuar Ayub Falahi mengatakan, lembaga penjamin simpanan akan mengembalikan seluruh simpanan dana nasabah, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun lainnya. Asal simpanan itu tercatat secara resmi dan bunganya tidak melebihi bunga deposito.

Menurut dia, pembayaran simpanan nasabah akan dilakukan paling lambat 90 hari kerja setelah BPR dilikuidasi atau dicabut izinya. ”Sebelum membayarkan dana simpanan, kami harus melakukan penelitian para nasabah terlebih dulu,” kata dia ketika ditemui di kantor BPR Sinar Baru Perkasa, Rabu (6/12).

Selain soal penjaminan, lanjut Yanuar, LPS juga mengambil alih serta menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Setelah itu, LPS mengambil tindakan berupa, membubarkam badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank terlikuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris. Sebelumnya, Rabu (6/12), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo Laksono Dwionggo mengumumkan pencabutan izin usaha dan likuidasi BPR Sinar Baru Perkasa di kantor otoritas setempat. Pancabutan izin usaha tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisionar Nomer : KEP 218/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sinar Baru Perkasa, terhitung 6 Desember 2017. Sebelum dicabut izinya, menurut Laksono, BPR milik mendiang Honggo Dwiprojo itu masuk dalam pengawasan khusus selama enam bulan atau 180 hari sejak 10 Mei sampai 5 November 2016. Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan manajemen BPR tidak mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan BPR tidak dapat beroperasi secara normal akibat kekosongan pengurus serta tidak adanya penunjukan ahli waris setelah meninggalnya pemegang saham pengendali (PSP).

Hal itu menyebabkan BPR tidak dapat menyelenggarakan RUPS dan tidak dapat mengajukan pencalonan pengurus baru atau perpanjangan masa jabatan pengurus lama sehingga bank tidak mampu melakukan upaya penyehatan. Upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR paling kurang 4 persen. ”Selama dalam pengawasan khusus, BPR Sinar Baru Perkasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang strategis seperti menghimpun dana pihak ketiga,” jelasnya.

Penyalahgunaan Wewenang

Dalam waktu dekat, Laksono menjamin tidak akan ada lagi likuidasi atau penutupan BPR. Menurut dia, sebanyak 81 BPR di Soloraya dalam kondisi sehat. OJK selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPR minimal setahun sekali.

Pihak OJK juga bekerja sama dengan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) dan Paguyuban pemilik sahan dan komisaris (Pesakom) BPR untuk menghindari fraud dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BPR agar kesehatannya tetap terjaga. ”Setahu saya, tidak ada BPR tutup hanya garagara kalah bersaing. Makanya, kami melibatkan Perbarindo dan Pesakom untuk menjaga kesehatan BPR,” kata Laks, begitu dia akrab disapa.(G8-74)

Berita Lainnya