07 Desember 2017 | Solo Metro

3.681 Unit Bangunan Didanai Dana Desa

  • Sidak DPD RI

KLATEN- Pelaksanaan dana desa (DD) tahun 2017 di Klaten menghasilkan 3.681 unit bangunan. Selain itu, dana desa digunakan untuk memperbaiki jalan sepanjang 136.000 meter di 391 desa. Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Hafidh Asrom mengatakan, DPD mendapatkan laporan dari Kementerian Desa tentang progres realisasi dana desa di Klaten 2017. ”Dari laporan yang masuk sudah ada 136.000 meter jalan dan fasilitas lain yang diperbaiki. Kami datang untuk mengecek,” jelasnya, Selasa (5/12) siang saat bertemu dengan jajaran Pemkab dipimpin Sekda, Jaka Sawaldi.

Pertemuan tersebut diikuti dinas, camat, kepala desa, BPD, TNI, Polri dan LSM. Menurut Abdul Hafidh, capaian lain ada sarana air bersih 27 unit, embung sembilan unit, sekolah PAUD ada 117 unit, jembatan 737 unit, drainase 302 unit, polindes ada 64 unit, pasar desa 27 unit, MCK 810 unit, irigasi 390 unit, talut pagar sebanyak 827 unit, BUMDes 158 unit, sumur 78 unit dan sarana olah raga 54 unit. DPD, menurutnya, memiliki peran sejak awal merumuskan dana desa melalui UU Desa nomor 6/ 2014. Termasuk mengawal besaran anggaran dana desa sejak 2015. Alokasi dana desa terus naik, dari semula Rp 20 triliun pada 2015, menjadi Rp 40 triliun pada 2016, dan tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun. Tahun 2018 bahkan alokasi dana desa direncanakan sebesar Rp 120 triliun. Tahun ini, DPD sudah mendapat laporan realisasi dari Kementerian. Namun DPD tidak begitu saja percaya, sebab banyak laporan meragukan.

Transfer Terlambat

Apalagi, kata Hafidh, dana desa tahun 2017 tahap II mengalami keterlambatan transfer. Keraguan DPD itu terbukti, sebab Kementerian melaporkan beberapa desa berhasil. Namun setelah dicek, ada desa yang sudah maju jauh sebelum ada dana desa. Di Klaten, misalnya, Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo.

Dari hasil sidak ke beberapa kabupaten, DPD memandang perlu ada regulasi yang satu. Sebab selama ini ada regulasi Kementerian Desa, Kemendagri dan Kementerian Keuangan soal dana desa berjalan sendiri-sendiri. Sekda Jaka Sawaldi mengatakan, data capaian realisasi penggunaan dana desa sebanyak itu belum seluruhnya. Sebab penggunaan dana tahap II belum selesai. ”Jadi itu baru data sementara,” katanya.

Kepala Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Mulyono mengatakan, selama ini desa dicap sebagai sarang koruptor. Kepala desa pun menjadi tertuduh setelah ada dana desa. Desa diawasi oleh tidak kurang dari delapan elemen. ”Aturan yang ada di pusat hanya berdasar ego, kami di desa jadi korban,” terangnya. Dikatakan, kades yang nakal menyalahgunakan dana desa hanya satu dua. Hal itu bukan berarti semua kades korupsi. Untuk itu perlu satu aturan, agar tidak memunculkan celah penyimpangan. Agus Priyono, Kades Bendungan, Kecamatan Cawas mengatakan, mutu SDM di desa yang masih rendah, memang menyulitkan pengadministrasian dana desa. Padahal di Klaten ada 391 desa penerima dalam kondisi tidak sama.(H34-37)

Berita Lainnya