image
07 Desember 2017 | Wacana

Diplomasi Penyelamatan Jerusalem

  • Oleh Andi Purwono

PRESIDENAmerika Donald Trump berencana memberi pengakuan terhadap Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke sana. Reaksi global bermunculan seperti dari Liga Arab hingga negara Barat sekutu Amerika. Seluruh perwakilan tetap Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 4 Desember bahkan menggelar pertemuan luar biasa (extraordinary meeting) menyikapinya. Apa makna perkembangan penting ini dalam konteks diplomasi perdamaian Timur Tengah dan global?

Rencana Trump atas nasib Jerusalem memang bisa disebut spekulatif dan kontroversial. Spekulatif karena menyulut ketidakpastian atas status quo Jerusalem yang selama ini diupayakan dunia sebagai wilayah internasional. Kontroversial karena sangat membahayakan upaya perdamaian Timur Tengah sehingga merisaukan banyak pihak.

Pertama secara politis, dia berlawanan dengan upaya bersama dalam menyelesaikan konflik Palestina- Israel melalui solusi dua negara yang digagas sejak Partition Plan 1944. Padahal hingga hari ini two state solution ini diyakini sebagai jalan keluar paling realistis. Bangsa Yahudi telah berhasil mendirikan entitas negara sejak 1948, bangsa Arab Palestina pun secara tertatih menuju hal yang sama. Karena itu, pengakuan dan dukungan kepada keduanya untuk hidup dalam koeksistensi damai menjadi paling mungkin untuk dilakukan.

Selama ini sikap Pemerintah Amerika dan dunia internasional menegaskan, status Jerusalem harus dinegosiasikan antara Palestina dan Israel. Jerusalem Timur dan Tepi Barat adalah wilayah pendudukan hasil Perang Arab- Israel ketiga tahun 1967.

Israel kemudian menganeksasi wilayah Jerusalem Timur dalam langkah yang tak pernah diakui komunitas internasional, sedangkan Palestina tetap memandang wilayah tersebut sebagai ibu kota negara independen mereka pada masa mendatang.

Kedua, rencana ini menegaskan paradoks yang terjadi dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Amerika sering memosisikan diri sebagai inisiator perdamaian Palestina-Israel melalui berbagai langkah mediasinya. Namun banyak kebijakannya juga acap menghambat upaya damai tersebut.

Perannya dalam menggagas berbagai konferensi seperti Annapolis, Camp David, Oslo, dan lainnya serta melalui kuartet perdamaian seakan berbenturan dengan realitas dukungan Washington terhadap kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, sokongan terhadap sistem persenjataan militer Israel seperti Iron Dome ataupun arogansi benteng diplomatik melalui veto terhadap banyak resolusi PBB yang menekan Israel. Dalam perspektif mediasi, hal ini menegaskannya sebagai sosok mediator kuat yang berpihak (Carlsnaes: 2013).

Ketiga, secara ideologis rencana tersebut juga sangat riskan karena menyentuh wilayah yang sensitif di jantung konflik tertua yang masih berlangsung di dunia ini. Jerusalem adalah kota suci bagi penganut Islam, Kristen, dan Yahudi. Fakta yang sebenarnya disadari semua pihak ini mengharuskan pendekatan terhadap Jerusalem tidak bisa didasarkan pada politik kekuatan dengan kalkulasi menang-menangan yang berdimensi zero-sum (menang kalah).

Diplomasi Bijak

Sebaliknya, dia harus secara hatihati disikapi dengan kerangka yang menghormati dan mengakomodasi semua (win-win solution). Setiap rencana yang sembrono hanya akan kontraproduktif bagi penyelesaian konflik.

Selain itu, penguasaan Jerusalem untuk satu kelompok hanya akan menyulut kekecewaan dan kemarahan kelompok lain. Apalagi lekatnya dimensi ideologis itu pada gilirannya memudahkan internasionalisasi isu Jerusalem.

Dalam alur pemikiran seperti itu dibutuhkan diplomasi internasional yang bijak untuk mencegah rencana Trump menjadi major catasthrope. Nasib Jerusalem telah ditentukan dalam banyak persetujuan internasional. Karena itu, status diplomatiknya jangan sampai terus menjadi isu paling berdarah di dunia.

Dalam pertemuan luar biasa OKI, Indonesia menolak keras rencana Trump itu dan menyebutnya langkah yang salah arah (wrong direction) yang dapat mengganggu proses perdamaian di kawasan tersebut. Kita sangat mengkhawatirkan dampak buruknya.

Indonesia menyerukan kepada semua negara anggota OKI untuk selalu melaksanakan berbagai komitmen untuk mendukung Palestina, termasuk dengan menerapkan berbagai tindakan nyata yang sudah disepakati dalam ”Deklarasi Jakarta” yang diadopsi dalam KTT Luar Biasa kelima OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif yang diadakan di Jakarta pada Maret 2016.

Memang tidak dimungkiri ada solidaritas yang dilandasi sentimen keagamaan. Namun nilai universal tentang keadilan, kemanusiaan, antipenjajahan, dan perdamaian sebagaimana amanat konstitusi juga sangat melandasi sebagaimana ditunjukkan berbagai komunitas lintas agama.

Menlu RI Retno Marsudi sudah melakukan langkah cepat dengan memanggil Dubes Amerika untuk Indonesia dan merencanakan bertemu dengan Menlu Amerika untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap rencana Amerika tersebut dan berharap Amerika menampilkan sikap yang bijak untuk selalu aktif dalam mendukung proses perdamaian Palestina- Israel.

Spekulasi dan kontroversi rencana Trump atas Jerusalem harus ditahan dengan diplomasi yang memastikan harmoni. Langkah permanen yang berkeadilan bagi kedua bangsa, Palestina dan Yahudi, sangat menjadi kebutuhan agar kota yang diperebutkan itu tidak terus menjadi episentrum konflik yang tak berkesudahan. (49)

Andi Purwono, dosen Hubungan Internasional FISIP dan Wakil Rektor III Unwahas Semarang.

Berita Lainnya