image
07 Desember 2017 | Wacana

Heboh Anggaran Hibah

  • Oleh Tasroh

Laporan keuangan negara dari BPK (2016) menyebutkan salah satu sumber pemborosan keuangan negara adalah anggaran hibah dan bantuan sosial.

LAGI-lagi anggaran hibah bikin heboh. Untuk kesekian kalinya, Pemprov DKI dalam RAPBD tahun 2018 kembali mengajukan anggaran hibah senilai Rp 1,7 triliun untuk 104 organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi-organisasi kepemudaan dan profesi lainnya. Sayangnya, sebagaimana hasil penelusuran jurnalis sebuah media menyebutkan bahwa identitas alokasi dana hibah Pemprov DKI banyak yang fiktif, sehingga diduga alokasi anggaran hibah tersebut masih mengulang cerita lama: bagibagi duit kepala daerah sebagai ”janji” komitmen selama masa kampanye!

Anggaran hibah yang belakangan menjadi heboh sejatinya bukanlah cerita baru, juga bukan sekadar praktik yang rekat dengan politik yang terjadi di banyak tempat. Bahkan anggaran hibah dan bantuan sosial lainnya, secara nasional dalam APBN (2017), misalnya, mencapai Rp 310 triliun yang makna dan pertanggungjawabannya berulang kali dinilai BPK sebagai rawan penyelewengan.

Namun tragisnya, di tengah upaya pemerintah pusat terus berkampanye kepada semua satuan unit kerja di seluruh Indonesia untuk melakukan penghematan anggaran, justru dari 520 pemerintah daerah tercatat 80 persen belum benar-benar menerapkan prinsip- prinsip penghematan anggaran sebagaimana yang diamanatkan pemerintah melalui Perpes No.5/2016. Dalam peraturan tersebut, presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali memperingatkan para pengguna anggaran baik di pusat hingga daerah untuk menghemat anggaran dengan mendayagunakan anggaran untuk program dan kegiatan yang produktif yang dapat dirasakan makna dan manfaatnya bagi banyak masyarakat.

Harus diakui, laporan pertanggungjawaban keuangan negara dari BPK (2016) menyebutkan salah satu sumber pemborosan keuangan negara adalah anggaran hibah dan bantuan sosial yang tidak hanya berulang kali membuat heboh, tetapi benar-benar menuai kesialan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun produktifitas anggaran hibah tergolong rendah, tetapi pemerintah masih terus membiarkan dana hibah tetap dialirkan, khususnya untuk organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan serta unit-unit lembaga lainnya yang relevan. Sebagaimana disebutkan pakar politik Amerika, John Spencer dalam Politics Foes (2011) bahwa ”tidak ada makan siang gratisan dalam urusan politik”, maka dukungan dan upaya penggalangan massa seperti dalam pesta demokrasi, tidaklah bergerak tanpa butuh dana besar.

Menggerakan orang hingga jutaan untuk meneriakkan yel-yel dukungan politik selalu butuh uang saku, dana logistik dan transportasi serta kebutuhan lapangan lainnya, termasuk membayar para preman politik untuk mengagitasi dan memprovokasi massa agar massa berbalik dan mendukung sang calon.

Audit dan Pengendalian

Kehebohan hibah sejatinya dipicu oleh dua persoalan pokok. Pertama, lekatnya aroma politik dalam proses dan mekanisme pemberian hibah. ICW(2017) mencatat 90?na hibah bisa lancar cair jika dan hanya jika diurus oleh elite makelar politik, dengan berbagai dalih.

Di satu sisi ada warga/kelompok warga/organisasi yang langangganan mendapatkan hibah dan bantuan sosial, di sisi lain, banyak yang kekeringan karena bolak-balik tak mampu mendapatkannya. Usut punya usut ternyata untuk mendapatkan bansos dan hibah di era otonomi daerah ini, cenderung bernuansa politik.

Kedua, pembiaran karut-marut tata kelola hibah dana bansos justru oleh regulator sendiri baik di tingkat pusat atau daerah. Pemerintah pusat, sebagaimana mandat PP No. 2/2012 tentang Hibah untuk Daerah yang diperkuat dengan Permendagri No. 14/2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos, tegas menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan penerima hibah dan bansos sudah demikian jelas dan ketat. Namun diakui, berbaga syarat dan prosedur legal itu sering dikangkangi bahkan sekedar menjadi narasi kosong, lantaran yang lebih diutamakan adalah ”siapa dibelakang siapa”.

Atas dasar hal tersebut, jika pemerintah berkomitmen dengan kampanye penghematan anggaran dan berkoarkoar membelanjakan dana negara untuk hal-hal yang produktif, kebijakan dana bansos dan hibah yang lebih sering menciptakan heboh, harus dikendalikan, dan bahkan melihat pengalaman selama ini kebijakan hibah sebaiknya dihentikan.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah juga harus menerapkan sistem reward and punishment khususnya bagi kepala daerah dan unit kerja yang berwenang mengeluarkan hibah/bansos tanpa melakukan pengajuan sesuai standar regulasi. (21)

Tasroh, Tim Pengelola Hibah Pemkab Banyumas dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacicif University, Japan

Berita Lainnya