07 Desember 2017 | Wacana

TAJUK RENCANA

Menekan Angka Kemiskinan di Jateng

Angka kemiskinan penduduk di Jateng masih relatif tinggi, sebesar 13,01 persen. Menurut Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, pada Maret 2017 penurunan angka kemiskinan penduduk Jateng paling besar di Indonesia. Namun tetap saja angka kemiskinan secara rata-rata nasional masih cukup tinggi. Artinya, kemiskinan di Jateng ini telah cukup laten, sehingga diperlukan terobosan dan sinergi program antara Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota.

Sinergi itu telah dicanangkan dengan menentukan prioritas program bagi 15 kabupaten/kota yang perbaikan angka kemiskinannya masih merah. Paling terbawah adalah Kabupaten Brebes dan Wonosobo. Selain melalui kebijakan anggaran, Pemprov bersama pemerintahan di 15 kabupaten / kota tersebut berusaha menjalin sinergi agar angka kemiskinan bisa segera ditekan. Program yang digenjot, antara lain, meningkatkan partisipasi program keluarga berencana (KB).

Banyak program yang sudah dicanangkan, tetapi tentu saja belum ada kepastian apakah bisa memenuhi target pencapaian. Banyak faktor yang saling terkait. Namun, kita memberikan apresiasi kepada Pemprov Jateng yang telah berusaha mengurangi angka kemiskinan dalam jumlah yang signifikan. Inilah salah satu program prioritas di provinsi ini. Wajar bila setiap pilgub digelar, para calon gubernur selalu berbicara angka-angka ekonomi demografis dan antisipasinya.

Sebagai masalah yang laten dan penting, kemiskinan harus dilihat juga sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin Jateng belum bisa dikatakan sukses kalau belum mampu mengentaskan kemiskinan warganya. Untuk itu, perlu ada terobosan agar sebagian besar penduduk yang masih miskin bisa secepatnya terangkat kehidupannya. Target ini tentu sangat bergantung kepada perhatian dan komitmen para kepala pemerintahan di kabupaten dan kota.

Pemerintahan di kabupaten, khususnya kabupaten yang masuk daftar 15 daerah rapor merah itu, perlu didorong untuk menetapkan kebijakan nyata dan inovatif dalam penanggulangan kemiskinan. Penyebabnya, sebagian besar penduduk Jateng tinggal di perdesaan, dan sudah pasti angka kemiskinan terbesar ada di perdesaan. Dengan penguatan otonomi desa melalui pengucuran dana desa, semestinya desa-desa di Jateng makin menggeliat kegiatan ekonominya.

Karena itu, selain berbagai program yang sudah dicanangkan dan sesuai sinergitas Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota, kita usulkan agar pendayagunaan dan pemanfaatan dana desa bisa dijadikan upaya terobosan. Jadikan dana desa sebagai stimulus dan pemicu peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan warga perdesaan. Hidupkan lembaga-lembaga ekonomi di desa dengan melibatkan sebanyak mungkin warga yang masih miskin.

Berita Lainnya