07 Desember 2017 | Edukasia

Akademia

Teori GONE pada E-KTP

  • Oleh : Tri Hartono

RAKYATIndonesia disajikan dengan berita-berita dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (SN). Tajuk utama surat kabar, berita di televisi, siaran radio dan broadcast melalui media sosial berisi tentang tertangkapnya SN dengan beberapa skenario penghindaran. Menurut jaksa penuntut umum (JPU), dari anggaran awal Rp 5,9 triliun, negara mengalami kerugian Rp 2,3 triliun.

Duit tersebut disinyalir mengalir ke beberapa pihak, di antaranya anggota DPR, pejabat kementerian, dan beberapa pengusaha terkait pengadaan E-KTP. Banyak opini di masyarakat tentang alasan anggota DPR dan pejabat kementerian melakukan korupsi. Seperti adanya usaha untuk melanggengkan jabatan pada periode selanjutnya bahkan sampai adanya politik balas budi yang dilakukan oleh anggota DPR terpilih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam mengantarkannya menjadi anggota DPR.

Jack Bologne melalui teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposes) sebenarnya telah memberikan beberapa gambaran atas faktor utama seseorang melakukan fraud atau kecurangan, termasuk faktor utama anggota DPR dan pejabat kementerian melakukan korupsi. Greed atau keserakahan dan kerakusan dianggap sebagai faktor utama pemicu terjadinya korupsi di kalangan pejabat elite. Padahal, kesejahteraan anggota DPR dan pejabat kementerian telah dijamin negara.

Namun sistem pengendalian yang tidak terstruktur dan tidak rapi menimbulkan celah korupsi oleh pejabat. Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. Exposes berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku ataupun orang lain.

Sikap Serakah

Berdasarkan teori GONE, Greed dan Expose merupakan faktor utama terjadinya korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh petinggi DPR tetapi juga para pelaku korupsi lain. Singkatnya, perilaku koruptif bermula dari sikap serakah yang akut. Adanya sifat rakus dan tamak pada manusia serta rasa selalu tidak cukup, ditambah dengan hukuman yang tidak memberikan dampak jera bagi koruptor.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebutkan, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Begitu pun dalam upaya pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Diharapkan hukuman yang berat akan memberikan efek jera kepada para koruptor sehingga mereduksi perilaku korup dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. (49)

-Tri Hartono, dosen Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Berita Lainnya