06 Desember 2017 | Hukum

KPK Periksa Staf Khusus Jonan

  • Kasus Suap Dirjen Perhubungan Laut

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Hadi Mustofa, dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017. ”Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonius Tonny Budiono,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (5/12).

Tonny Budiono adalah mantan dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, KPK akan memeriksa mantan Menteri Perhubungan 2014-2016 yang saat ini menjabat Menteri ESDM Ignasius Jonan sebagai saksi untuk Tonny Budiono, Senin (4/12).

Namun Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena menerima tamu negara, yaitu Menteri Energi Ethiopia yang telah diagendakan sebelumnya. KPK akan menjadwalkan kembali pemanggilan Jonan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. ”Jadi alasan ketidakhadirannya adalah telah teragenda sebelumnya yaitu menerima tamu negara, yaitu Menteri Energi Ethiopia. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan ulang,” kata Priharsa.

Butuh Keterangan

Menurut Priharsa, penyidik membutuhkan keterangan Jonan karena yang bersangkutan dianggap memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa (17/10) lalu dalam kasus yang sama untuk tersangka lain, yaitu Adiputra Kurniawan yang merupakan komisaris PTAdhi Guna Keruktama.

Saat itu, KPK mendalami empat hal terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pertama, penyidik mendalami tugas dan kewenangan dari Menteri Perhubungan. Selanjutnya, penyidik mendalami apakah ada bagian dari kewenangan Menteri Perhubungan tersebut yang dilimpahkan ke Antonius Tonny Budiono. Ketiga, apakah ada dan bagaimana aturan-aturan internal terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi atau larangan penerimaan hadiah yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Terakhir, penyidik mendalami sejauh mana pengetahuan Menteri Perhubungan terkait dengan proses lelang pekerjaan pengerukan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. KPK menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Adiputra Kurniawan sebagai tersangka terkait kasus tersebut.

Tersangka Adiputra Kurniawan saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Adiputra didakwa menyuap Antonius Tonny Budiono sebesar Rp 2,3 miliar terkait pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk perusahaan tersebut.(K32,ant-39)

Berita Lainnya