image

SM/dok

26 November 2017 | Bincang-bincang

Masnuah:

Disakiti, Jangan Takut Melapor

Kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi sampai kini. Karena itulah, Masnuah, koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Semarang, menyatakan perempuan harus bisa melindungi tubuh dan diri sendiri. Jika disakiti, hendaknya tak berdiam diri. Sebab jika perkara itu dibiarkan, kekerasan bakal terus terjadi. Berikut perbincangan wartawan Suara Merdeka Royce Wijaya dan pendiri komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari Demak itu.

Apa alasan Anda tertarik bergabung dengan LBH Apik Semarang?

Saya masuk ke LBH Apik sejak 2008. Saya tertarik lembaga ini karena konsen terhadap perlindungan dan pendampingan anak dan perempuan korban kekerasan. Berawal dari pelatihan paralegal LBH Apik, saya yang tidak punya latar belakang pendidikan hukum bisa mendampingi masyarakat marjinal serta mengetahui informasi dan akses bidang hukum. Apalagi masyarakat kurang mampu bilang hukum itu mahal; mereka tak mampu membayar pengacara. Karena itulah, saya ikut pendidikan paralegal yang menjadi kepanjangan LBH Apik untuk membantu pendampingan dan perlindungan kepada masyarakat.

Kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi?

Banyak faktor penyebab, antara lain perempuan masih terkungkung dalam budaya patriarki. Itu berlangsung di mana-mana; disebutkan bahwa kodrat perempuan hanya di rumah dan tak boleh sekolah. Perempuan juga tidak mendapat ruang atau kesempatan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan aspirasi. Akhirnya mereka menjadi korban kekerasan (kekerasan dalam rumah tangga). Di LBH Apik, korban usai mengadukan masalah diberi pendidikan atau pemahaman soal hak perempuan, seks, dan gender. Kebanyakan di antara mereka tidak tahu, ketika ada perempuan dianiaya atau dipukul, mereka adalah korban. Kasur, sumur, dapur dipercaya sebagai kodrat perempuan. Mereka dianggap hanya tinggal di rumah untuk melayani suami.

Sadarkah korban kekerasan untuk melapor atau mengadu?

Rata-rata mereka belum sadar. Korban kekerasan atau keluarganya tidak melapor. Jarang yang berani melaporkan masalah kekerasan. Melalui pemahaman yang diberikan saat mengadu, perempuan biasanya akan mendapat jawaban bahwa akhirnya perlu melaporkan perkara itu ke penegak hukum atau tidak. Tujuannya bukan hanya memberikan efek jera dan hukuman penjara pada pelaku. Namun, lebih dari itu, supaya masyarakat, terutama laki-laki, mengetahui melakukan kekerasan terhadap perempuan berpotensi mendapatkan hukuman berat. Dalam hal ini, perempuan harus mengerti lebih dulu bahwa tubuhnya tidak boleh disakiti. Mereka harus sadar itu dulu, supaya tidak terus membiarkan diri menjadi korban kekerasan dari laki-laki.

Perkara kekerasan pertama yang ditangani?

Setelah menjadi paralegal LBH Apik, tahun 2010 ada perkara kekerasan yang dialami seorang istri nelayan di Demak. Saya mendamping korban. Masalah itu menuai pro-kontra. Korban melapor ke kepolisian, tapi tak dilayani karena tidak membawa hasil visum dokter. Korban adalah warga kurang mampu dan tidak memiliki uang untuk mendapat visum. Setelah ada pendampingan dari LBH, korban mendapat pelayanan dari polsek dan polres sehingga prosesnya sampai ke pengadilan. Bahkan korban mendapat visum gratis dari kantor lembaga perlindungan perempuan. Kasus itu mengundang penolakan dari masyarakat; kami dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Apa kendala dalam mendampingi korban kekerasan?

Perempuan atau anak korban kekerasan umumnya tidak mengetahui bagaimana cara melapor, mengadu, dan tidak tahu di mana kantor pengaduan. Itu menjadi salah satu kendala. Ketika LBH Apik memberikan pemahaman soal hak-hak perempuan, ada pula orang lain ada yang berpikir yang disampaikan itu mengajari perempuan melawan kodrat atau melawan lakilaki. Terkadang wanita juga mengalami beban ganda. Saat dia bekerja, masih ada yang beranggapan hanya membantu suami. Padahal, mereka juga mencari nafkah layaknya suami. Hambatan lain, sulit mencari surat keterangan tidak mampu (SKTM). Ketika ada satu perkara, perempuan tidak mampu di beberapa daerah sulit mendapat SKTM. Pemerintah desa atau kelurahan berkesan mempersulit pengurusan surat itu karena malu diketahui di daerah mereka ada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Apakah LBH Apik memberikan pelayanan pendampingan korban kekerasan secara gratis?

Pendampingan gratis kami berikan dengan syarat perempuan korban kekerasan memberikan surat keterangan tidak mampu. Selain itu, di LBH ada pelayanan profit tetapi hanya sebagian kecil. Dari pendampingan 100 persen, yang profit hanya di bawah lima persen. Perempuan dan anak yang meminta perlindungan di LBH kebanyakan dari kalangan keluarga kurang mampu. Sebab, mereka tidak mampu membayar pengacara. Tidak hanya Jateng, LBH juga menangani kasus di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kasus di Ambon yang kami tangani tahun 2011, korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara berulang oleh sang suami, anggota TNI yang bertugas di Ambon. Di Makasar merupakan kasus rujukan dari LBH Apik Makassar karena pelaku berdomisili di Kota Semarang dan proses hukumnya di Semarang.

Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kekerasan perempuan dan anak?

Selama ini, kami menilai pemerintah tidak responsif atau berempati. Aparat penegak hukum pun belum berpihak kepada korban. Justru masih ada yang menyalahkan korban dan penanganan lambat. Misalnya, perkara korban kekerasan yang didampingi di Demak hampir dua tahun ini tidak kunjung terselesaikan. Alihalih pelaku dipenjara, korban justru sampai sekarang masih ditanya-tanya. Padahal, yang bersangkutan telah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Selain itu, para saksi, termasuk ahli seperti dokter, telah dihadirkan untuk memberikan keterangan. Hasil visum juga sudah ada, tetapi malah penegak hukum meminta rekonstruksi. Namun kami menolak.

Idealnya pembentukan lembaga pengaduan dari mulai tingkat apa?

Pelayanan hukum atau pengaduan kekerasan perempuan dan anak idealnya dibentuk di tingkat pemerintah terbawah, seperti RT atau RW. Perkara kekerasan biasanya juga langsung ditangani aparat desa, di mana korban dan pelaku kerap didamaikan. Namun aparat desa mendamaikan tanpa meminta penjelasan atau mengetahui keinginan korban. Berdasar data 2016, dari 64 perkara yang kami tangani, 43 perkara kekerasan dalam rumah tangga, 10 kekerasan terhadap anak, sisanya masalah pengakuan anak, hak atas pendidikan, dan kebebasan memeluk agama atau kepercayaan.

Bagaimana penerapan Undang-Undang PKDRT?

Pemerintah telah menyusun Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Payung hukum itu sudah baik, hanya implementasinya tak berjalan mulus. Pemerintah yang mengatasnamakan perlindungan perempuan dan anak belum bisa efektif menangani korban. Pelaku pemerkosaan tidak dipenjara, bahkan korban masih dipojokkan dengan pertanyaan. Penegak hukum juga malah meminta rekonstruksi, padahal pelaku masih trauma dan sakit hati.

LBH Apik juga memberdayakan korban kekerasan?

Bukan hanya hukum, perempuan dan anak korban kekerasan juga diberdayakan. LBH Apik tidak memberikan uang, tetapi memberikan akses program pemberdayaan ekonomi atau usaha ekonomi produktif. Bagaimana korban bisa lebih percaya diri menghadapi masa depan, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Jawa Tengah menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif buat 30 perempuan korban kekerasan di Semarang, Rembang, Demak, dan Purwodadi. Selain membekali pelatihan dan keterampilan, mereka kami beri bantuan modal Rp 30 juta.

Saran bagi perempuan korban kekerasan?

Perempuan jangan sampai jadi korban. Kalau merasa disakiti, segera melapor. Jangan takut, karena banyak saudara akan membantu.(44)

Berita Lainnya