image

SM/Pradita Utama PERIKSA SETNOV: Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra (kanan) tiba di gedung KPK, Kamis (23/11), untuk memeriksa Setya Novanto terkait kasus kecelakaan lalu lintas.(24)

24 November 2017 | Berita Utama

Istri Setnov Dicekal, Anak Dipanggil KPK

JAKARTA- Setya Novanto (Setnov) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Kamis (23/11). Pemeriksaan dilangsungkan di Gedung KPK.

Seusai pemeriksaan, kepada wartawan Setnov menyebut kegiatan itu hanya lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Ketua DPR tersebut diperiksa sekitar enam jam oleh penyidik lembaga antirasuah. ”Pemeriksaan lanjutan saja,” tuturnya.

Sementara kuasa hukumnya, Otto Hasibuan menjelaskan, kliennya dicecar 48 pertanyaan oleh KPK dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP). ”Hari ini 48 pertanyaan dijawab semua,” kata Otto.

Dia juga mengatakan, kliennya itu dalam kondisi kurang sehat saat proses pemeriksaan tersebut. ”Memang tadinya kurang sehat tetapi dia memaksakan diri. Dia bilang, harus saya selesaikan sekarang. Mungkin dia salah makan tadi malam, dia bilang sakit perut. Beruntung tadi KPK kasih obat,” tambahnya.

Ia pun memastikan bahwa kliennya itu akan kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan di KPK. Lebih lanjut, Otto pun menyatakan bahwa kliennya itu belum dikonfirmasi terkait aliran dana E-KTP. ”Belum sejauh itu. Belum ada sejauh itu, belum ada pertanyaan itu. Untuk itu saya bilang sampai saat ini saya belum bisa memprediksi ke mana arahnya ini sebenarnya. Sebagai lawyer kan dari pertanyaan juga bisa menduga perbuatan mana inkonkrito yang dilakukan dalam tuduhan itu,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada KPK agar dapat diberikan kesempatan memeriksa saksi atau ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan dalam proses penyidikan.

Pihaknya merencanakan membawa delapan saksi dan sudah dicatat oleh Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto lainnya untuk kemudian diserahkan ke KPK. ”Syukur KPK juga mau memberikan kesempatan itu. Daftar namanya sudah kami masukkan dan saya kira itu akan dipanggil oleh KPK,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya telah memanggil dua anak Setnov. Keduanya yakni Rheza Herwindo dan Dwina Michaela. ”Hari ini (kemarin) juga dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rheza Herwindo, namun tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Tidak ada informasi alasan ketidakhadiran,” ungkap Febri.

Sementara Dwina yang diketahui sebagai Komisaris di PT Murakabi Sejahtera dipanggil sebagai saksi kasus proyek EKTP, Jumat (23/11). Dwina rencananya akan diperiksa untuk tersangka ayahnya. Febri meminta saksi memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus proyek EKTP. Sebab, KPK sudah mengirimkan surat panggilan secara resmi. ”Kami ingatkan agar para saksi yang dipanggil untuk memenuhi kewajiban hukum hadir menghadap penyidik. Karena surat panggilan sudah disampaikan secara patut,” tutur dia.

Febri kemarin juga mengungkapkan, pihaknya telah mengirim surat ke pihak imigrasi untuk mencekal istri Setnov, Deisti Astriano Tagor. Dia dicegah berpergian keluar negeri selama enam bulan kedepan. Pencegahan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan kasus E-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. ”KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan ke luar negeri terhadap Deisti Astriani Tagor dalam proses penyidikan EKTPdengan tersangka ASS,” ujar Febri.

Dijelaskan, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari yang bersangkutan. Dengan demikian proses penyidikan dapat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan KPK. ”Karena dibutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus E-KTP. Dan agar saat dibutuhkan keterangannya tidak sedang berada di luar negeri,” jelasnya.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno mengatakan, pihaknya menerima surat permintaan pencegahan pada Selasa (21/11). ”Tanggal 21 November telah diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi surat pencegahan atas nama Ibu Deisti Astriani Tagor untuk dilakukan pencegahan pemberangkatan ke luar negeri karena yang bersangkutan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi E-KTP. Kemudian Ibu Tagor itu dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan,” ujarnya.

Kemarin, Setnov juga diperiksa oleh Ditlantas Polda Metro yang dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra. Penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa Setnov untuk melengkapi berkas perkara terkait kecelakaan lalu lintas yang menimpanya saat menumpangi mobil Fortuner bernomor polisi B 1732 ZLO dengan tersangka Hilman Mattauch. ”Kami jelaskan ada 21 pertanyaan yang kami sampaikan kepada beliau yang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa. Beliau kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang kami sampaikan,” ucap Halim.

Dia menyebut keterangan Hilman sesuai dengan apa yang disampaikan Novanto. Dia mengatakan Novanto mengaku duduk di kursi tengah sebelah kiri dan saat kejadian kepalanya terbentur kaca. ”Itu disampaikan bahwa dia duduk di sebelah kiri bagian tengah. Kemudian, akibat benturan, kepalanya membentur kaca,” ujar Halim.

Halim mengatakan Novanto mengaku kecepatan mobil di angka 60-70 km/jam. Namun, dari analisis yang dilakukan polisi, kecepatan mobil di angka 50 km/jam dan berangsur turun ketika menabrak trotoar hingga tiang lampu. ”Beliau sampaikan kecepatannya 60 sampai 70 km/jam. Tapi hasil dari traffic accident analysis kita, dari 50 km/jam kemudian membentur daripada trotoar menjadi 30 km/jam, kemudian menabrak pohon menjadi 21 km/jam, baru kemudian berhenti di tiang jalan umum,” jelas Halim.

Polisi memastikan hanya Hilman yang dijadikan tersangka dalam perkara kecelakaan itu. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Novanto disebut Halim sudah cukup. Di tempat lain, Mabes Polri memastikan menunda penyidikan perkara penggunaan surat palsu dengan pihak terlapor dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Sebab, kasus korupsi dengan tersangka Setnov tengah bergulir di KPK.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengungkapkan, perkara laporan Setnov yang ditangani Mabes Polri merupakan perkara pidana umum. Sehingga, Polri menunggu hasil penyidikan perkara pokoknya yakni perkara korupsi E-KTP dengan tersangka Setnov yang sedang ditangani KPK. ”Polri mendahulukan apa yang sedang dilaksanakan oleh KPK,” ujar Martinus di Mabes Polri, kemarin.

Dia menegaskan, perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa pula. Sehingga, untuk sementara penyidikan perkara laporan Setya Novanto dikesampingkan. Meskipun, kasus penerbitan surat pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Setya Novanto oleh KPK terindikasi ada pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPdan, atau Pasal 421 KUHP. ”Penanganan perkara korupsi memang harus didahulukan prosesnya,” ujarnya.(K32,K24,ant,cnn,dtc-67)

Berita Lainnya